Wamenhaj Dorong Masyarakat Lintas Agama Terlibat dalam Pelayanan Haji

Manado, suarabersama.com– Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia. Gagasan ini diharapkan menjadi wujud nyata toleransi dan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat.

Menurut Dahnil, penyelenggaraan ibadah haji memang merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam. Namun, pelayanan terhadap jemaah tidak harus menjadi tanggung jawab umat Islam semata. Masyarakat dari berbagai latar belakang agama juga dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku.

Ia menilai keberagaman Indonesia merupakan kekuatan yang perlu diwujudkan melalui kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan publik.

“Fokus kita adalah memastikan jemaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil di Manado, Jumat (30/10/2026).

Dahnil menjelaskan, keterlibatan masyarakat lintas agama bukan sekadar upaya menampilkan simbol kerukunan. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bahwa toleransi bisa diwujudkan melalui tindakan nyata.

Menurutnya, semangat saling menghormati perlu dibangun melalui kepedulian dan kesediaan membantu sesama tanpa membedakan keyakinan.

Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang ingin didorong untuk menerapkan gagasan tersebut. Daerah ini memiliki masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam.

Dahnil mengaku telah meminta jajaran terkait untuk membuka ruang keterlibatan umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji di wilayah tersebut.

“Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” katanya.

Ia berharap gagasan tersebut dapat dikembangkan di daerah lain sehingga pelayanan haji tidak hanya menjadi urusan satu kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

Melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat, pemerintah ingin menanamkan pemahaman bahwa membantu sesama merupakan nilai kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama.

Selain mendukung pelayanan jemaah, kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat hubungan antarkelompok masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjaga kerukunan di Indonesia. (kls)