Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) paling parah. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap untuk mempercepat penanganan kebakaran serta membantu masyarakat yang terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, bantuan tahap pertama telah dikirimkan pada 7 September 2026. Sementara itu, penyaluran tahap kedua dilakukan pada Kamis (22/10/2026).
“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” ujarnya di Jakarta.
Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut meliputi Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan karhutla di wilayah masing-masing.
Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan situasi dan upaya penanganan karhutla setiap hari. Presiden juga mengarahkan agar penggunaan anggaran diprioritaskan untuk melindungi masyarakat yang terdampak, termasuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk menyediakan fasilitas pemulihan bagi masyarakat terdampak, seperti rumah oksigen, serta penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi yang berkaitan dengan karhutla.
Selain perlindungan masyarakat, bantuan juga diprioritaskan untuk mendukung pemadaman kebakaran. Kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi alat pelindung diri, pompa, tangki air, alat suntik air untuk lahan gambut, pembangunan sumur bor, serta biaya operasional personel yang bertugas di lapangan.
Berdasarkan data yang disampaikan Menko PMK, sekitar 71 ribu personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai upaya dan operasi, baik melalui jalur darat maupun udara.
Pemerintah berharap penyaluran bantuan anggaran tersebut dapat mempercepat penanganan darurat karhutla, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, serta memperkuat upaya pemadaman di berbagai daerah.
“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya. Anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.