Rocky Gerung Jelaskan Peran Wantimpres dalam Mengawal Arah Kebijakan Pemerintah

Suarabersama— Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan yang bersifat etis, bukan teknis, dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Penjelasan tersebut disampaikan setelah dirinya dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Rocky mengatakan, posisi etis tersebut berkaitan dengan kemampuan Wantimpres dalam melihat dampak atau konsekuensi dari suatu kebijakan pemerintah. Pertimbangan yang diberikan kemudian menjadi bahan bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan sesuai dengan visi pemerintahan.

Menurut Rocky, Wantimpres tidak berada pada posisi untuk menangani persoalan teknis pemerintahan sehari-hari. Sebaliknya, anggota dewan diharapkan memiliki ruang untuk melihat berbagai persoalan secara lebih luas sehingga dapat memberikan pertimbangan yang konstruktif kepada Presiden.

Ia juga menjelaskan bahwa fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Sikap kritis tersebut dimaksudkan untuk melihat secara mendalam berbagai kemungkinan dampak kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh masyarakat.

Rocky menggambarkan mekanisme kerja tersebut sebagai proses mengingat dan menimbang sebelum keputusan ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, Wantimpres memberikan pertimbangan, sedangkan kewenangan penetapan keputusan tetap berada pada Presiden.

Ia menambahkan bahwa anggota Wantimpres perlu memiliki kepekaan etis dan kemampuan membaca perkembangan persoalan di tengah masyarakat. Hal tersebut diperlukan agar pertimbangan yang disampaikan dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi arah kebijakan pemerintah.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Wantimpres ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Melalui fungsi tersebut, Wantimpres dapat membantu memperkaya perspektif dalam proses pengambilan kebijakan tanpa mengambil alih kewenangan teknis pemerintahan.