Wapres Kosong, Prabowo Hadiri KTT ASEAN dan APEC, Begini Penjelasan Ahli Hukum Tata Negara

Bagikan
Wapres Kosong, Prabowo Hadiri KTT ASEAN dan APEC, Begini Penjelasan Ahli Hukum Tata Negara
Foto: Setpres

Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto tengah berada di Manila, Filipina, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada 15–17 November 2026. Setelah agenda tersebut, Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026 guna mengikuti KTT APEC.

Kunjungan luar negeri itu berlangsung ketika jabatan wakil presiden kosong menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada pekan sebelumnya. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang menjalankan pemerintahan selama Presiden berada di luar negeri.

Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus, menjelaskan bahwa keberadaan Presiden di luar negeri tidak serta-merta mengalihkan kewenangan kepresidenan kepada pihak lain.

“Dalam perspektif hukum tata negara, apabila presiden melakukan kunjungan ke luar negeri ketika jabatan wakil presiden sedang kosong, maka presiden tetap memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” kata Sunny, Senin (16/11/2026).

“Keberadaan presiden di luar wilayah Indonesia tidak otomatis mengakibatkan peralihan kewenangan kepresidenan,” tambahnya.

Sunny menyampaikan, Presiden dapat memberikan mandat kepada menteri tertentu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan selama dirinya menjalankan tugas di luar negeri. Namun, mandat tersebut tidak berarti seluruh kewenangan konstitusional Presiden berpindah kepada menteri yang ditugaskan.

“Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menempatkan kekuasaan pemerintahan pada presiden, sedangkan Pasal 17 menegaskan bahwa menteri merupakan pembantu presiden,” jelas dia. “Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perbedaan antara delegasi dan mandat, termasuk batas kewenangan penerima mandat,” sambungnya.

Dengan demikian, Menteri Koordinator maupun Menteri Sekretaris Negara dapat menjalankan tugas koordinasi dan urusan tertentu sesuai penugasan Presiden. Akan tetapi, keduanya tidak secara otomatis memiliki kewenangan untuk menggantikan posisi Presiden dalam mengambil seluruh keputusan strategis pemerintahan.

“Menteri Koordinator maupun Menteri Sekretaris Negara dapat diberikan tugas koordinasi atau pelaksanaan urusan tertentu, tetapi tidak otomatis dapat bertindak sebagai presiden atau mengambil seluruh keputusan strategis yang menjadi kewenangan konstitusional presiden,” tuturnya.

Sunny juga menegaskan bahwa kendali pengambilan keputusan pemerintahan tetap berada pada Presiden selama yang bersangkutan masih mampu menjalankan kewajibannya. Sementara itu, para menteri dan lembaga negara tetap dapat melaksanakan tugas sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penanganan keadaan darurat yang telah diatur dalam undang-undang.

Meski kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta menyebabkan kekosongan kekuasaan pemerintahan, Sunny mengingatkan pentingnya pengisian jabatan tersebut untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional.

“Pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan politik atau kelengkapan kabinet, melainkan bagian penting dari perlindungan konstitusional terhadap kesinambungan kepemimpinan negara,” pungkasnya. //anna

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 5 + 6?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.