Mahfud Ingatkan Pentingnya Ketepatan Prosedur dalam Pemilihan Wakil Presiden

Bagikan
Mahfud Ingatkan Pentingnya Ketepatan Prosedur dalam Pemilihan Wakil Presiden

Suarabersama – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan pentingnya ketepatan prosedur dan penghitungan waktu dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut dinilai perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar proses pergantian jabatan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun media sosial X pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti rencana pelaksanaan Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026 yang dijadwalkan untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden pengganti.

Menurut Mahfud, terdapat ketentuan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden yang perlu diperhatikan secara cermat. Ia menjelaskan bahwa UUD 1945 mengatur pengajuan calon dilakukan 14 hari sebelum sidang MPR, sementara UU MD3 dan Tata Tertib MPR menggunakan pengertian hari kerja dalam penghitungan tenggat tersebut.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Ia mencontohkan, apabila nama calon diserahkan pada 20 November 2026, sidang dapat dijadwalkan pada 10 Desember 2026.

Mahfud menilai penyesuaian tersebut penting untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR. Kehati-hatian dalam menentukan jadwal diperlukan agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berkembang menjadi persoalan hukum maupun politik baru.

Sebelumnya, MPR telah menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk pengisian jabatan wakil presiden. Perubahan jadwal dari rencana awal 2 Desember dilakukan setelah adanya usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan tambahan waktu untuk mempertimbangkan calon pengganti.

Dalam situasi tersebut, koordinasi antara pemerintah dan MPR menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kepastian prosedur, transparansi, dan penghormatan terhadap konstitusi diharapkan dapat menjaga legitimasi proses kelembagaan serta stabilitas politik nasional.

Dengan demikian, penghitungan tenggat waktu dan penyesuaian jadwal menjadi hal yang perlu dicermati bersama oleh seluruh pihak terkait, sehingga proses pergantian wakil presiden dapat berlangsung tertib dan memiliki landasan hukum yang jelas.

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 6 + 7?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.