Wacana Dasco Jadi Wapres Jadi Sorotan, Komunikasi Pemerintah dan DPR Perlu Tetap Terjaga

Bagikan
Wacana Dasco Jadi Wapres Jadi Sorotan, Komunikasi Pemerintah dan DPR Perlu Tetap Terjaga

Suarabersama – Wacana mengenai kemungkinan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan diskusi mengenai keseimbangan kekuatan politik antara pemerintah dan parlemen. Selain mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan, dinamika tersebut juga berkaitan dengan keberlanjutan komunikasi politik di DPR.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menilai apabila Dasco masuk ke jajaran eksekutif, Partai Gerindra berpotensi kehilangan salah satu figur penting yang selama ini berperan sebagai komunikator dan penghubung kepentingan politik di Senayan.

Menurut Ridho, posisi Dasco di parlemen memiliki arti strategis dalam menjaga komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan kekuatan politik di DPR. Perpindahan ke jabatan wakil presiden akan membuat Gerindra perlu menyiapkan figur lain untuk menjalankan fungsi komunikasi dan koordinasi tersebut.

Ia juga menilai bahwa apabila Dasco dipilih, keuntungan yang mungkin diperoleh lebih berkaitan dengan konsolidasi internal Gerindra, bukan secara otomatis memperluas dukungan elektoral pemerintah. Sementara itu, pilihan terhadap figur dari partai lain dapat membawa pertimbangan politik yang berbeda, termasuk peluang memperluas dukungan sekaligus risiko munculnya dinamika di antara partai koalisi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai calon wakil presiden tidak hanya menyangkut figur, tetapi juga perlu memperhatikan efektivitas pemerintahan, hubungan antarlembaga, serta keseimbangan dukungan politik di parlemen.

Dalam situasi politik yang dinamis, komunikasi terbuka antara pemerintah dan DPR menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan agenda pembangunan dan kebijakan publik tetap berjalan. Siapa pun yang nantinya dipercaya mengisi posisi wakil presiden diharapkan mampu menjalankan tugas kenegaraan sekaligus menjaga koordinasi dengan berbagai kekuatan politik.

Hingga kini, wacana tersebut masih menjadi bagian dari diskusi politik. Karena itu, proses pengisian jabatan wakil presiden perlu mengacu pada mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 6 + 8?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.