Negara Ambil Alih 1.600 Hektare Lahan PIK 2, Satgas PKH Lakukan Penertiban Kawasan

Bagikan
Negara Ambil Alih 1.600 Hektare Lahan PIK 2, Satgas PKH Lakukan Penertiban Kawasan
Foto: Istimewa

Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil kembali penguasaan sekitar 1.600 hektare lahan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proses penertiban berlangsung selama beberapa bulan hingga pemasangan papan penyitaan dilakukan pada 13 Maret 2026.

Lahan yang berada di wilayah pesisir tersebut disebut masuk kawasan hutan lindung dan diduga dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland. Sebelum dilakukan penertiban, kawasan itu berada dalam penguasaan PT Mutiara Intan Permai, perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

Pengambilalihan kawasan dilakukan Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya penertiban lahan yang diduga merupakan aset negara. Dalam pelaksanaannya, personel TNI turut mendukung petugas di lapangan setelah sejumlah upaya penertiban sebelumnya menghadapi kendala.

Proses pengembalian penguasaan lahan kepada negara tidak berlangsung singkat. Pemasangan papan penyitaan baru terlaksana setelah Satgas PKH melakukan serangkaian upaya penertiban selama beberapa bulan.

Saat kegiatan pemasangan papan penyitaan berlangsung pada 13 Maret 2026, Febrie Adriansyah masih menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas PKH. Pelaksanaan penertiban juga mendapat dukungan personel TNI menyusul hambatan yang terjadi dalam upaya sebelumnya.

PT Mutiara Intan Permai diketahui merupakan perusahaan yang berada dalam kelompok usaha Agung Sedayu Group. Perusahaan tersebut sebelumnya menguasai kawasan yang kini ditertibkan pemerintah dan memiliki keterkaitan dengan pengembangan sejumlah area di PIK.

Penertiban lahan ini kembali menjadi perhatian terhadap proyek PIK 2 Tropical Coastland, yang pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pernah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut sebelumnya memunculkan berbagai pembahasan mengenai dampak pembangunan terhadap tata ruang, lingkungan, serta kehidupan masyarakat di sekitar kawasan.

Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian publik, mulai dari kesesuaian tata ruang, perubahan fungsi lahan, perlindungan lingkungan, hingga potensi dampak terhadap mata pencaharian warga. Pengembangan kawasan pesisir dalam skala besar juga memunculkan kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem, berkurangnya daerah resapan air, serta perubahan keseimbangan lingkungan.

Kebijakan terhadap proyek tersebut kemudian berubah setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut status PSN PIK 2 pada 24 September 2025 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Setelah pencabutan status PSN, pemerintah melanjutkan langkah penertiban terhadap kawasan yang diduga merupakan aset negara. Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung kemudian melakukan pengambilalihan lahan yang sebelumnya berada dalam penguasaan pihak swasta sebagai bagian dari upaya penertiban kawasan./anna

Lebih banyak dari HUKUM

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 4 + 3?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.