Jakarta, suarabersama.com – Bareskrim Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026). Pelibatan lembaga eksternal tersebut dilakukan untuk mengawasi proses penanganan perkara sekaligus memastikan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara tidak hanya melibatkan unsur penyidik, tetapi juga sejumlah pengawas internal Polri dan pihak eksternal.
Dari internal kepolisian, unsur yang dilibatkan meliputi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum). Sementara dari eksternal, penyidik mengundang Kompolnas dan sejumlah ahli.
“Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro wasidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama Ahli,” ujar Susatyo kepada wartawan, Kamis.
Menurut Susatyo, gelar perkara tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan penyidikan, termasuk menelaah fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan. Hasilnya akan menjadi bahan untuk menentukan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya.
Penyidikan Dugaan Makar Telah Berjalan
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo ke tahap penyidikan. Dalam prosesnya, penyidik juga telah menggeledah sebuah posko yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut dan merupakan milik Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kasus dugaan makar ini juga berkaitan dengan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam perkara penyadapan tersebut, polisi sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri aktif sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurut temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat, disebut turut menjadi sasaran.
Dari empat tersangka dalam perkara penyadapan tersebut, tiga orang dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan.
Selain itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi disebut telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri.
Gelar perkara yang melibatkan Kompolnas dan sejumlah ahli tersebut diharapkan dapat memperjelas perkembangan penyidikan dugaan makar. Namun, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diuji melalui proses hukum. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.