Jakarta, Suarabersama.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sebanyak 15 bank telah dilikuidasi hingga September 2026 setelah izin operasionalnya dicabut. Jumlah tersebut meningkat tiga kali lipat dibandingkan sepanjang 2025, ketika tercatat lima bank mengalami likuidasi.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa 15 bank yang dilikuidasi tersebut terdiri atas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Menurutnya, kegagalan bank tidak selalu disebabkan oleh kondisi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi persoalan internal, terutama lemahnya tata kelola.
“Hingga September 2026 terdapat 15 BPR dan BPRS yang dilikuidasi. Tahun sebelumnya ada lima bank yang dilikuidasi. Salah satu bagian yang penting adalah bagian bahwa kegagalan bank tidak selalu berasal dari kondisi ekonomi. Kami memantau kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus yang ditangani,” ucap Anggito di CNBC Indonesia Financial Forum, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Di tengah meningkatnya jumlah bank yang dilikuidasi, LPS berupaya mempercepat proses pembayaran klaim kepada nasabah serta menyesuaikan mekanisme likuidasi agar berjalan lebih efisien. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS juga memperkuat deteksi dini dan kesiapan penanganan bank bermasalah guna mengantisipasi potensi kegagalan sebelum kondisi semakin memburuk.
“Tujuan kita bukan memperbanyak likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin, serta memastikan nasabah yang berhak mendapatkan kembali simpanannya,” imbuh dia.
Anggito juga memandang prospek sektor keuangan dan perbankan pada 2027 masih cukup positif, seiring peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi yang diperkirakan semakin kuat. Meski demikian, sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, tekanan likuiditas, peningkatan biaya dana, hingga risiko kredit dan persoalan tata kelola.
“Agenda kita adalah menjaga keseimbangan pertumbuhan simpanan kredit. mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, memperkuat konsolidasi dan digitalisasi perbankan, serta mempersiapkan penjaminan polis,” ia menutup.
LPS menegaskan fokus ke depan tidak hanya pada penyelesaian bank yang bermasalah, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, serta memastikan hak nasabah tetap terlindungi ketika terjadi pencabutan izin usaha bank./anna





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.