DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 8 Poin Penting yang Harus Diketahui

Bagikan
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 8 Poin Penting yang Harus Diketahui
Foto: Antara

Jakarta, Suarabersama.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah melalui proses pembahasan selama 18 tahun.

Pengesahan regulasi tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dalam forum tersebut, Puan meminta persetujuan anggota DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab forum paripurna.

Puan menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut dilakukan tanpa tekanan. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena RUU Perampasan Aset yang telah lama dibahas akhirnya dapat disetujui menjadi undang-undang.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan.

UU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari mekanisme perampasan harta hasil tindak pidana, jenis kejahatan yang menjadi cakupan, pembentukan badan pengelola aset, hingga ketentuan mengenai waktu pemberlakuannya.

8 Poin Penting dalam UU Perampasan Aset

1. Perampasan Aset Dapat Dilakukan Tanpa Putusan Pidana

Pasal 3 mengatur bahwa perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

2. Jenis Tindak Pidana yang Menjadi Sasaran Perampasan Aset

Pasal 4 menetapkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu perkara yang dapat dikenai perampasan aset. Selain itu, cakupan regulasi juga meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

3. Berbagai Jenis Aset Dapat Dirampas

Pasal 5 mencakup aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk harta yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi kekayaan pribadi maupun pihak lain, keuntungan ekonomi, aset yang digunakan sebagai sarana kejahatan, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset sah milik pelaku untuk mengganti nilai kekayaan yang telah dirampas negara.

Penggunaan aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak tetap mempertahankan fungsi awalnya agar dapat terus dimanfaatkan masyarakat.

4. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Memiliki Kriteria Khusus

Pasal 6 mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, maupun pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

Ketentuan tersebut juga mensyaratkan nilai aset sekurang-kurangnya Rp1 miliar untuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana.

5. Perampasan Aset Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 7 menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kejahatan.

6. Presiden Akan Membentuk Dua Badan Baru

Pasal 53 mengatur pembentukan badan oleh Presiden yang bertugas melakukan pengelolaan aset. Sementara Pasal 61 mengamanatkan pembentukan badan tersendiri untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset.

7. UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut

Pasal 72 menyatakan bahwa perampasan aset dan pengelolaannya berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi setelah regulasi mulai berlaku.

8. Implementasi Dimulai 12 Bulan Setelah Pengundangan dan Pembentukan Badan

Pasal 74 menetapkan bahwa undang-undang mulai dilaksanakan 12 bulan setelah diundangkan, dengan syarat badan pengelolaan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan badan pengawasan dalam Pasal 61 ayat (1) telah terbentuk.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum untuk menangani kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, pelaksanaan regulasi tersebut nantinya akan bergantung pada pembentukan kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta penerapan ketentuan secara transparan dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.//anna

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 4 + 7?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.