Perhutani Sisir Lokasi Dugaan Tambang Emas Ilegal di Garut, Pengawasan Kawasan Hutan Diperkuat

Suarabersama– Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Garut melakukan pengecekan dan penyisiran terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Pamulihan dan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons terhadap informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan hutan sekaligus memastikan penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Sub Seksi Hukum, Kepatuhan, Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perhutani, Handryatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Garut. Dari hasil pengecekan, petugas mengidentifikasi dua lokasi yang diduga pernah digunakan untuk aktivitas penambangan, yakni petak 131 Blok Kombongan yang berbatasan dengan Desa Pakenjeng dan Jatiwangi, serta wilayah Desa Garumukti, Kecamatan Pamulihan.

Di lokasi tersebut ditemukan bekas aktivitas penambangan berupa lubang galian serta sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Salah satu lokasi berada di kawasan Perhutanan Sosial atau Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Handryatna menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan KHDPK telah beralih kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan. Karena itu, penanganan persoalan tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Perhutani KPH Garut juga telah berkoordinasi dengan Forkopimcam Pakenjeng dan Pamulihan, Cabang Dinas Kehutanan, serta para pemangku kepentingan terkait. Selain itu, papan larangan penambangan telah dipasang sebagai langkah pencegahan.

Perhutani menegaskan bahwa setiap pemanfaatan kawasan hutan harus mengikuti ketentuan hukum dan perizinan. Aktivitas penambangan tanpa izin berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.

Melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan penanganan dugaan tambang ilegal dapat berjalan efektif sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan di Kabupaten Garut.