UU Perampasan Aset Disahkan, Presiden Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset

Bagikan
UU Perampasan Aset Disahkan, Presiden Bentuk Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset
Foto: cnn

Jakarta, Suarabersama.com – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan DPR pada Kamis (19/11) mengamanatkan Presiden RI untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas menjalankan mekanisme pengelolaan dan pengawasan aset hasil tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.

Pembentukan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset tersebut diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61. Pasal 53 ayat (1) secara tegas menyebutkan:

“Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan dibentuk oleh Presiden,” demikian bunyi ayat 1 Pasal 53.

Badan tersebut nantinya memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan aset, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan. Sebelum putusan pengadilan, pengelolaan mencakup kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, serta penilaian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara setelah putusan pengadilan, tugas badan tersebut meliputi pengembangan aset, penggunaan, penjualan melalui mekanisme lelang, pemanfaatan, hingga pengembalian aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan mengenai struktur keanggotaan Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset diatur dalam Pasal 61. Berdasarkan ayat 1, badan tersebut terdiri atas lima anggota dengan masa jabatan masing-masing selama lima tahun.

Badan Pengelolaan dan Pengawasan Aset juga memiliki sembilan tugas pengawasan. Di antaranya mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan penyidik serta jaksa, mengawasi kinerja badan dalam pengelolaan aset, menyusun kode etik, dan melaksanakan evaluasi.

Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban lembaga turut diatur melalui kewajiban penyampaian laporan pengawasan secara berkala kepada Presiden dan DPR RI setiap satu tahun sekali.

“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” demikian bunyi Pasal 62 ayat 3.

Pembentukan badan khusus tersebut diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme perampasan aset yang lebih terstruktur, sekaligus memastikan pengelolaan aset tindak pidana berjalan melalui prosedur pengawasan dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam undang-undang. //anna

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 4 + 4?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.