UU Perampasan Aset Disahkan, BPIP Soroti Penguatan Keadilan dan Nilai Pancasila

Bagikan
UU Perampasan Aset Disahkan, BPIP Soroti Penguatan Keadilan dan Nilai Pancasila

Suarabersama – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan mampu memastikan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelakunya, sekaligus memperkuat upaya pemulihan kekayaan negara.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menilai pengesahan undang-undang tersebut sebagai langkah strategis dan bersejarah dalam komitmen Indonesia memberantas korupsi.

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dilakukan DPR RI melalui Sidang Paripurna pada Kamis (19/11/2026). Kebijakan tersebut memperluas pendekatan pemberantasan tindak pidana, tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga dengan mengejar dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.

Menurut Djumala, kehadiran regulasi ini memiliki relevansi dengan standar internasional, khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Ia menjelaskan, penguatan mekanisme pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan aset. Dengan demikian, negara memiliki instrumen hukum untuk menyelamatkan kekayaan publik dan mengembalikannya bagi kepentingan masyarakat.

Djumala juga mengingatkan bahwa pelaksanaan UU tersebut harus mengedepankan transparansi, pengawasan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta kepastian hukum agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Dari perspektif ideologi bangsa, ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua tercermin melalui upaya menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak korupsi. Sila keempat diwujudkan melalui proses pembahasan dan pengambilan keputusan secara demokratis dan musyawarah.

Sementara itu, pengembalian aset hasil korupsi kepada negara untuk kemakmuran rakyat sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pengesahan regulasi ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilannya nantinya tidak hanya dilihat dari penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan aset dan memastikan kekayaan publik dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih banyak dari IDEOLOGI

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 9 + 6?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.