RUU Perampasan Aset Melangkah ke Paripurna, PKS Sebut Penantiannya Hampir 18 Tahun

Bagikan
RUU Perampasan Aset Melangkah ke Paripurna, PKS Sebut Penantiannya Hampir 18 Tahun

Jakarta, suarabersama.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat, bahkan hampir 18 tahun.

Nasir mengatakan, Fraksi PKS menyetujui agar RUU tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang.

“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Nasir kepada wartawan, Kamis (18/11/2026).

Menurut Nasir, persetujuan tersebut merupakan bentuk komitmen kelembagaan DPR yang harus dituntaskan melalui proses legislasi. Ia berharap pembahasan yang telah berlangsung tidak kembali berakhir dengan penundaan sehingga masyarakat dapat segera memperoleh kepastian mengenai regulasi perampasan aset.

Ia juga menegaskan bahwa komitmen pimpinan DPR dalam proses pembahasan bukan sekadar pernyataan pribadi, melainkan tanggung jawab institusi.

“Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujarnya.

Nasir berharap langkah tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat setelah RUU Perampasan Aset diperjuangkan dalam waktu yang panjang.

“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” sambungnya.

Ia turut mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan, mulai dari pakar, akademisi, mahasiswa, hingga elemen masyarakat yang memberikan masukan. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, serta insan pers yang ikut mengawal proses legislasi.

Nasir menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.

“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini,” ucapnya.

Seluruh Fraksi DPR Sepakat

Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati.

Setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi, Dasco meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan pembahasan RUU ke tingkat II atau rapat paripurna.

“Apakah dapat disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat II?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset. Meski demikian, rancangan undang-undang itu masih harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPR sebelum resmi ditetapkan sebagai undang-undang. (kls)

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 2 + 9?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.