Jakarta, suarabersama.com – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 bermasalah dari sisi konstitusi dan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui pertarungan politik.
Pandangan itu disampaikan Mahfud, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menghubungkan polemik pencalonan Gibran dua tahun lalu dengan perkembangan terakhir terkait posisinya sebagai wakil presiden. Ia memandang kedua peristiwa itu sebagai rangkaian yang saling berkaitan.
“Kasus Gibran mulai pencalonan sebagai wapres sampai dia harus mundur atau jatuh sebagai wapres itu merupakan dua peristiwa sebab akibat,” kata Mahfud.
Mahfud berpendapat, persoalan sudah muncul sejak proses pencalonan Gibran. Ia menyebut terdapat pelanggaran konstitusi dan hukum yang menurut penilaiannya terjadi melalui rekayasa dalam proses pengambilan keputusan.
“Pertama, pencalonan Gibran itu adalah satu pelanggaran konstitusi dan hukum melalui akal-akalan,” ujarnya.
Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud menyinggung proses pengujian ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan sejumlah permohonan dengan substansi serupa sebelumnya berpeluang ditolak.
Dalam proses tersebut, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, tidak ikut memutus perkara karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Namun, menurut penuturan Mahfud, salah satu pemohon kemudian mencabut gugatannya setelah mengetahui perkara tersebut berpotensi ditolak sehingga permohonan kehilangan objek.
Beberapa hari berselang, permohonan dengan materi serupa kembali diajukan oleh pemohon lain. Mahfud mempersoalkan proses penanganan perkara tersebut, termasuk waktu pengajuan dan proses persidangannya, yang menurut dia berlangsung tidak sebagaimana mestinya.
Meski mengkritik proses yang melatarbelakangi putusan tersebut, Mahfud menegaskan bahwa putusan MK tetap wajib dipatuhi. Ia merujuk Pasal 24C UUD 1945 yang mengatur kewenangan MK dalam mengadili perkara konstitusi.
“Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar, kalau MK sudah memutus, meskipun salah, harus ikut,” kata Mahfud. “Maka kita ikut semua putusan yang salah itu karena ikut Undang-Undang Dasar.”
Namun, kepatuhan terhadap putusan MK, menurutnya, tidak berarti dugaan pelanggaran oleh hakim tidak dapat ditindaklanjuti. Mahfud mengatakan hukum menyediakan mekanisme untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar prinsip-prinsip peradilan.
“Tetapi Undang-Undang Dasar juga dan hukum memberi jalan hakimnya harus dihukum,” ujarnya.
Mahfud kemudian menyinggung putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap Anwar Usman. Dalam keterangannya, ia menyebut Anwar dijatuhi sanksi terberat karena dinilai melanggar prinsip independensi peradilan, sedangkan hakim lainnya mendapat teguran lisan.
Ia mengakui bahwa selama dua tahun terakhir dirinya bersama sejumlah pihak terus menyampaikan kritik terhadap proses pencalonan Gibran. Namun, secara politik, pihak yang mereka kritik tetap berhasil memenangkan kontestasi.
“Bayangin kita 2 tahun selalu berteriak bahwa itu salah. Tapi kan secara politik mereka menang,” katanya.
Mahfud menilai perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa persoalan tersebut pada akhirnya harus dikembalikan kepada mekanisme hukum dan konstitusi. Baginya, penyelesaian melalui jalur hukum menjadi hal penting agar persoalan tidak berhenti sebagai perdebatan politik.
“Tuhan memberi jalan agar perjuangan rakyat ini berhasil dengan cara hukum juga,” ujarnya. “Gibran melanggar hukum dan konstitusi ketika mencalonkan diri. Lalu negara memutus dengan hukum dan konstitusi juga.”
Ia menegaskan, rangkaian persoalan tersebut perlu dilihat sebagai persoalan ketatanegaraan yang penyelesaiannya harus berpijak pada hukum, konstitusi, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.