Prabowo Tegaskan Perang terhadap Penyelundupan, Kekayaan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

Suarabersama —

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi sistem pengawasan dan memberantas penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dalam melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Presiden menyoroti praktik penyelundupan berbagai komoditas strategis, seperti timah, emas, batu bara, dan kayu, serta barang bersubsidi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk.

Menurut Prabowo, praktik ilegal tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi penerimaan negara, merugikan industri dalam negeri, dan menghambat upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Presiden menekankan bahwa Indonesia harus berani membenahi sistem yang memungkinkan kekayaan nasional keluar secara ilegal. Upaya penyelamatan sumber daya alam menjadi penting agar hasil pengelolaannya dapat mendukung pembangunan, memperkuat perekonomian, dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Komitmen tersebut juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Pengawasan terhadap jalur perdagangan, aktivitas pertambangan, kawasan perbatasan, serta distribusi komoditas strategis perlu diperkuat untuk mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan.

Selain penindakan terhadap pelaku, pembenahan tata kelola dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting. Sistem pengawasan yang lebih efektif diharapkan mampu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.(*)