MPR Percepat Proses Pengisian Jabatan Wapres demi Menjaga Stabilitas Pemerintahan

Bagikan
MPR Percepat Proses Pengisian Jabatan Wapres demi Menjaga Stabilitas Pemerintahan
Foto: Detik

Jakarta, Suarabersama.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dijadwalkan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda rapat tersebut meliputi pemilihan, pelantikan, serta pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

Keputusan tersebut menjadi salah satu dari empat hasil Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ungkap Muzani saat konferensi pers, Jumat (13/11).

Selanjutnya, Muzani menjelaskan bahwa MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI agar segera mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi MPR. Presiden diberikan waktu selama 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk menyerahkan nama-nama calon tersebut.

Keputusan ketiga berkaitan dengan pembentukan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas memeriksa seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Wakil Presiden.

Sementara itu, keputusan keempat adalah pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR, dengan anggota yang berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR. Tugasnya adalah menyiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya terpilih melalui rapat paripurna.

Meskipun MPR memiliki tenggat waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Muzani menyebut penyelesaian kekosongan jabatan tersebut diupayakan berlangsung lebih cepat. Hal itu berdasarkan pembahasan internal pimpinan MPR serta konsultasi bersama pimpinan DPR dan DPD dengan Presiden.

“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.//anna

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 5 + 2?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.