Jakarta, Suarabersama.com – Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyoroti sejumlah capaian strategis dalam pembangunan nasional, mulai dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyediaan perumahan, hingga penegakan hukum.
Di sektor ketahanan pangan dan pertanian, pemerintah menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama serta mencatat cadangan beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, yang membuka peluang ekspor kembali. Capaian tersebut didukung kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Selain itu, neraca perdagangan pertanian pada 2025 mencatat surplus dengan nilai ekspor mencapai Rp166 triliun dan penurunan impor hingga Rp41 triliun. Pemerintah menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pada sektor pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, pemerintah mencatat angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mengalami perluasan jangkauan, dari 35,4 juta menjadi 62,96 juta penerima manfaat, dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun. Program ini ditujukan untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Investasi dalam pengembangan SDM turut menjadi perhatian pemerintah melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dan anggaran kesehatan Rp244 triliun. Dalam pelayanan kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan telah menjangkau lebih dari 108 juta warga di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, di sektor perumahan, pemerintah menyebut telah merealisasikan 324.213 unit hunian subsidi dan layak huni sebagai bagian dari komitmen program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat.
Dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah menegaskan komitmen mendukung penindakan terhadap tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Kinerja aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turut menjadi sorotan dengan catatan 36 operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pihak, mulai dari kepala daerah hingga pejabat kementerian.
Secara keseluruhan, pemerintah menempatkan capaian di bidang pangan, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Sinergi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan Indonesia yang inklusif dan berdaya saing. ANNA
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.