DPR Minta Pemerintah Buka Data Perusahaan Terkait Karhutla

Bagikan
DPR Minta Pemerintah Buka Data Perusahaan Terkait Karhutla

JAKARTA, suarabersama.com – DPR RI meminta pemerintah lebih terbuka mengenai perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong Presiden Prabowo Subianto mempublikasikan data perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan yang ditemukan titik panas, khususnya di Sumatra dan Kalimantan.

Menurut Alex, keterbukaan data diperlukan agar informasi mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan karhutla tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, sejumlah organisasi lingkungan sebelumnya telah mempublikasikan hasil kajian mereka mengenai dugaan keterkaitan perusahaan dengan kebakaran.

Alex menyebut WALHI dan Greenpeace Indonesia pernah mengungkap adanya puluhan perusahaan yang memiliki hubungan dengan modal Malaysia dan Singapura dalam konteks karhutla di Indonesia.

“Jangan biarkan data ini menjadi bola panas di ruang publik tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan resmi. Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi yang beredar dapat diuji dan tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.

Ada Temuan dari Singapura

Persoalan karhutla Indonesia juga menjadi perhatian pemerintah Singapura karena asap kebakaran berdampak hingga ke negara tersebut.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan Badan Lingkungan Nasional (NEA) memantau titik panas dan pergerakan asap dengan menggunakan data satelit serta informasi meteorologi.

Dari hasil penelusuran sementara, Singapura menyebut sebagian asap yang masuk ke wilayahnya berasal dari kebakaran di lahan yang dikaitkan dengan tujuh perusahaan di Indonesia.

Namun, temuan tersebut tidak serta-merta membuktikan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pelaku pembakaran. Penentuan tanggung jawab tetap membutuhkan proses investigasi dan pembuktian lebih lanjut.

Pemerintah Singapura juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Indonesia dalam penanganan karhutla, termasuk menawarkan dukungan dalam upaya modifikasi cuaca.

Karhutla Timbulkan Korban

Alex juga menyoroti dampak karhutla terhadap keselamatan manusia. Ia menyinggung meninggalnya empat petugas dan pekerja ketika menangani kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kamis (15/10/2026).

Selain korban jiwa, karhutla disebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 12 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak.

Dari jumlah tersebut, sekitar 62.400 kasus atau 22,5 persen dialami anak berusia 0-5 tahun.

Karhutla juga menimbulkan gangguan lain, mulai dari memburuknya kualitas udara, terganggunya penerbangan hingga aktivitas pendidikan di sejumlah daerah.

Karena itu, Alex meminta pemerintah memperkuat penanganan karhutla sekaligus memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap berdasarkan bukti.

Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang kerja sama internasional apabila kapasitas penanganan di dalam negeri membutuhkan dukungan tambahan.

“Jangan tunggu korban terus berjatuhan,” tegasnya. (kls)

Lebih banyak dari POLITIK

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 3 + 4?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.