JAKARTA, suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang. Pertemuan tersebut berlangsung beberapa jam setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ia menyebut pimpinan MPR dan DPR, termasuk kemungkinan perwakilan Komisi III DPR, juga dijadwalkan hadir.
“Saya diberi tahu untuk datang ke Istana jam 1.30 siang hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR, dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR, DPR juga,” kata Yusril sebelum memasuki ruang pertemuan.
Yusril tiba di Istana sekitar pukul 13.35 WIB. Ia memperkirakan pertemuan tersebut merupakan forum konsultasi antarlembaga negara untuk membahas langkah yang perlu dilakukan setelah adanya surat pengunduran diri Gibran.
Menurut Yusril, persoalan tersebut berkaitan dengan kewenangan MPR dalam menindaklanjuti pengunduran diri wakil presiden serta kewajiban Presiden menghadapi kemungkinan kekosongan jabatan tersebut.
“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara Presiden, MPR, dan DPR dapat dilakukan untuk membahas persoalan ketatanegaraan tersebut. Namun, Yusril menilai keterlibatan DPR tidak berkaitan langsung dengan proses pengisian jabatan wakil presiden, kecuali apabila muncul persoalan pemakzulan.
Surat Pengunduran Diri Berisi Lima Paragraf
Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada MPR dan Presiden Prabowo. Berdasarkan dokumen tersebut, Gibran disebut mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri dengan alasan pribadi.
Yusril tidak mengungkapkan lebih jauh alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa isi surat relatif singkat, yakni terdiri atas lima paragraf.
Dalam surat itu, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pertemuan di Istana menjadi bagian dari koordinasi awal untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Namun, proses dan keputusan resmi mengenai status jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. (kls)
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.