Bakom Tegaskan Jalur Hukum PTUN Tak Lagi Terbuka dalam Polemik Ijazah Wapres Gibran

Suarabersama– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa tidak terdapat ruang bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya. Penegasan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memiliki kekuatan hukum final.

Syahganda menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan penjelasan hukum yang tepat mengenai perkara tersebut. Dengan adanya putusan dari lembaga peradilan tertinggi, upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama dinilai tidak lagi memiliki dasar sebagaimana dijelaskan pemerintah.

Ia juga membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan rekomendasi kepada Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan ijazah melalui PTUN. Menurut Syahganda, pandangan hukum yang disampaikan Menko Yusril telah mencerminkan penjelasan pemerintah mengenai batas-batas upaya hukum yang tersedia.

Dalam keterangannya, Syahganda turut mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo di kediaman resmi Presiden selama kurang lebih dua jam. Pertemuan tersebut menjadi salah satu kesempatan untuk menyampaikan penegasan mengenai pandangan hukum yang telah dijelaskan oleh Menko Yusril.

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Syahganda memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan solid dan kabinet tetap berfokus menjalankan tugasnya. Ia menekankan bahwa persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional.

Sementara itu, Yusril menjelaskan bahwa putusan MA perlu dipahami berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam persidangan. Menurutnya, tidak tersedia lagi upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama. Penjelasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus mendorong masyarakat memahami proses penyelesaian persoalan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.