Suarabersama – Dinamika hukum terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya tidak sah. Menyikapi putusan tersebut, Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, mendorong adanya tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Sudding meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan. Ia juga menyampaikan bahwa DPR memiliki instrumen hak konstitusional, termasuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), apabila persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui jalur politik.
Menurut Sudding, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan jabatan publik. Karena itu, ia menilai penting adanya langkah yang memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Meski demikian, proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh DPR. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan khusus yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap persoalan yang menyangkut jabatan kenegaraan harus diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata melalui keputusan politik.
Dengan adanya mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi, penyelesaian polemik ini diharapkan tetap mengedepankan kepastian hukum, prinsip demokrasi, serta penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga negara.
Penegakan konstitusi dan proses hukum yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.