Suarabersama– Pemerintah terus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis nasional melalui peningkatan daya saing investasi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kepastian berusaha. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28 persen pada Triwulan II 2026.
Capaian tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,99 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Sementara itu, realisasi investasi Batam hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Perkembangan tersebut menjadi indikator penting meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya tarik Batam bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah menilai penguatan iklim usaha perlu terus dilakukan agar pertumbuhan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad di Gedung Bida Utama Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11/2026).
Dradjad menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Batam perlu diperkuat melalui pengawasan dan penegakan kebijakan yang optimal, terutama dalam mengantisipasi praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas atau balpres, serta impor ilegal yang berpotensi mengganggu iklim investasi.
Selain itu, pemerintah mendorong efektivitas pelaksanaan regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Implementasi regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat konektivitas perdagangan dan rantai pasok modern.
Sejalan dengan peningkatan investasi, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat Batam juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025 meningkat menjadi 83,80 dari 83,32 pada 2024. Angka kemiskinan tercatat sebesar 3,81 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57 persen.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan produktif melalui program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar dengan bunga 8 persen. Program ini menyediakan pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga sebesar Rp2,62 triliun dengan target 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026. Selain akses permodalan, penerima manfaat juga mendapatkan pendampingan berkala guna memperkuat kemampuan pengelolaan usaha.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Batam tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan angka investasi, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan regulasi, pengawasan, pembiayaan produktif, dan infrastruktur yang memadai, Batam diharapkan semakin berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.