DPR Apresiasi Kebijakan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Berikan Kepastian Status dan Kesejahteraan

Suaranersama– Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 mendapat respons positif dari DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat, khususnya para tenaga pelayanan publik yang selama ini mengharapkan kepastian status kepegawaian.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari berbagai aspirasi yang diterima DPR dari sejumlah kelompok profesi, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menurut Khozin, kebijakan alih status tersebut menjadi titik terang bagi para pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain memberikan kepastian kerja, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak-hak aparatur sipil negara (ASN).

Kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan hasil pembahasan dan finalisasi antara pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah beralih menjadi pegawai penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027 sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Khozin menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas pegawai. Ia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempersiapkan regulasi teknis serta mekanisme pemenuhan hak finansial agar proses transisi berjalan tertib.

Komisi II DPR RI, lanjutnya, akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut hingga tuntas sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para pegawai.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama DPR RI dalam menata sistem kepegawaian nasional secara bertahap. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan kepastian status aparatur dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.