Mantan Kepala BAIS Soroti Dugaan Penyadapan Presiden, Keamanan dan Kedaulatan Negara Jadi Perhatian

Suarabersama – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011–2013, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki dimensi serius yang perlu dilihat dari perspektif keamanan dan kedaulatan negara.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), Soleman menyebut tindakan penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan pelanggaran privasi, tetapi menurut pandangannya dapat mengarah pada unsur makar apabila ditemukan tujuan untuk menjatuhkan atau melumpuhkan Presiden.

Ia berpendapat bahwa perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari kepentingan pertahanan negara. Karena itu, menurutnya, dugaan ancaman terhadap pimpinan negara perlu mendapatkan perhatian dari seluruh unsur yang memiliki kewenangan dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Soleman juga menyinggung Pasal 7 Undang-Undang TNI sebagai salah satu landasan mengenai tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional.

Pernyataan tersebut muncul setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Presiden serta sejumlah tokoh lainnya. Dalam perkembangan perkara yang diberitakan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa dugaan keterkaitan perkara tersebut dengan tindak pidana makar masih memerlukan pendalaman berdasarkan fakta dan alat bukti.

Persoalan ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap informasi strategis negara, keamanan komunikasi pejabat negara, serta penguatan sistem pengamanan nasional di tengah perkembangan teknologi digital.

Pengusutan perkara secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengungkap fakta sebenarnya, dan memastikan setiap tindakan yang mengancam keamanan negara ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan.