BPIP Perkuat Peran Pancasila sebagai Landasan Kebijakan, Pembangunan Nasional Diarahkan Lebih Berkeadilan

Suarabersama – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam penyusunan regulasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan selaras dengan ideologi bangsa serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Simposium Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sinkronisasi Regulasi Berbasis Refleksi 66 Tahun Sidang Umum Pertama MPRS dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (10/11/2026).

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan sekaligus tolok ukur dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, sinkronisasi regulasi diperlukan agar seluruh peraturan dan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan bernegara.

Ia menjelaskan, pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Penguatan karakter bangsa, persatuan nasional, serta pemerataan keadilan sosial juga harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menjadi percontohan penerapan nilai-nilai Pancasila melalui program dan kebijakan yang memiliki ukuran capaian jelas.

Erwan menilai, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kebijakan dan pelayanan publik sehingga implementasinya dapat diukur serta dievaluasi oleh masyarakat.

Penguatan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan, persatuan, dan keadilan sosial.

Melalui langkah tersebut, pemerintah memiliki landasan ideologis yang kuat dalam merumuskan kebijakan sekaligus memastikan arah pembangunan nasional tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.