JAKARTA, suarabersama.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mulai memproses berbagai usulan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11/2026).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan secara resmi baru dapat dilakukan setelah DPR memasuki masa sidang usai menjalani masa reses.
“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (9/11/2026).
Dasco mengungkapkan, DPR telah menerima sejumlah usulan dari berbagai pihak agar lembaga legislatif menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran. Aspirasi tersebut disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil maupun anggota DPR dari sejumlah fraksi.
Namun, selama masa reses, pembicaraan mengenai persoalan tersebut masih berlangsung secara informal. DPR baru akan menentukan langkah resmi setelah masa sidang kembali dibuka.
“Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Dasco.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan kasasi MA yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, tidak sah. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dan menjadi bagian dari persoalan persyaratan pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Putusan MA itu mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal. Dalam petitum gugatannya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Selain itu, penggugat meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta tergugat dibebankan membayar biaya perkara.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Amar tersebut menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.”
Putusan itu juga menjadi perhatian karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara terkait hasil Pilpres 2024, disebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan kelulusan setara SMA Gibran dari lembaga pendidikan di Singapura dan Australia.
Dengan dimulainya masa sidang DPR, berbagai usulan mengenai tindak lanjut putusan MA tersebut berpeluang dibahas secara kelembagaan. Meski demikian, langkah yang akan diambil DPR masih menunggu proses pembahasan dan sikap resmi lembaga tersebut. (kls)
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.