Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan penjelasan terkait dinamika politik yang berkembang setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran menegaskan bahwa dirinya menghargai seluruh aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia berharap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran juga menginginkan agar situasi tetap kondusif sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini.”
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran di hadapan awak media.
Sebelum memberikan keterangan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tertutup itu, keduanya membahas dinamika yang berkembang, termasuk persoalan hukum dan politik yang menjadi perhatian publik.
Gibran menyebut Prabowo sebagai sosok yang telah dianggapnya seperti ayah sendiri. Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan untuk menghadapi situasi tersebut.
“Bapak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Menurut Gibran, Prabowo menyarankan agar persoalan itu tetap diperjuangkan melalui jalur hukum.
Presiden meminta Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1), dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, Gibran berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih akan dihadapi Gibran melalui mekanisme hukum. Sementara itu, niat pengunduran dirinya juga menjadi perhatian publik terkait kelanjutan posisi Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Status Pengunduran Diri Gibran Masih Menunggu Perkembangan
Meskipun telah menyampaikan niat untuk mundur, jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta dinyatakan kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden.
Namun, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden tidak memberikan penolakan terhadap niat tersebut. Dengan demikian, kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden masih menunggu perkembangan proses dan mekanisme ketatanegaraan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
MPR selanjutnya wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan. Namun, ketentuan tersebut baru berlaku apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi sesuai mekanisme konstitusi.//anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.