Jakarta, Suarabersama.com – Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan aktivitas 16 entitas keuangan ilegal yang diduga melakukan penipuan dan berpotensi merugikan masyarakat. Penutupan tersebut dilakukan setelah Satgas PASTI melakukan serangkaian klarifikasi dan verifikasi terhadap entitas-entitas yang bersangkutan.
Berbagai modus digunakan untuk menarik minat masyarakat, mulai dari investasi berbasis penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham serta instrumen keuangan lainnya, hingga penyalahgunaan identitas perusahaan yang memiliki izin resmi. Bahkan, sejumlah pihak memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk membangun kepercayaan calon korban.
“Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian/lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik,” ujar Satgas PASTI dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Dari 16 entitas yang dihentikan, terdapat 10 pihak yang menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33. Entitas-entitas tersebut diduga menawarkan investasi penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta sistem member get member.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesepuluh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK. Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas lainnya, Zahra Berkah, diduga menjalankan penipuan investasi dengan meminta masyarakat menyetorkan deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam kurun waktu 30 hari. Dana yang dihimpun diklaim akan diputar melalui sejumlah kegiatan usaha, seperti penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Dalam memasarkan penawarannya, Zahra Berkah juga mengaku telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Entitas tersebut turut menyebarkan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan untuk meyakinkan calon investor. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar maupun berizin di OJK.
Satgas PASTI juga menghentikan Singapore Bhinneka Capital (SBC) yang diduga menawarkan investasi perdagangan saham menggunakan skema deposit dan member get member. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Selain itu, SBC menawarkan keuntungan berbasis tim dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.
SBC mengaku sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri dan berada dalam pengawasan OJK. Akan tetapi, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selanjutnya, terdapat MAERA yang diduga menjalankan investasi ilegal melalui skema deposit dan pengerjaan tugas. Aktivitas yang ditawarkan meliputi menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film dengan iming-iming pendapatan harian.
MAERA mengklaim memiliki badan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah mengantongi izin di Indonesia. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi maupun situs webnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Selain modus deposit dan pengerjaan tugas, Satgas PASTI menemukan penawaran investasi ilegal pada berbagai instrumen keuangan dan aset. Salah satunya OneTwoMarkets yang diduga menawarkan investasi forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.
OneTwoMarkets mengklaim memiliki afiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang disebut telah memperoleh izin di Afrika Selatan. Entitas tersebut juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan dan menyebut transaksinya diawasi OJK. Untuk menarik kepercayaan masyarakat, mereka bahkan menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik dalam materi promosi.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Entitas tersebut juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, sementara aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas lainnya adalah Brevondale yang diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi saham. Dalam promosinya, Brevondale mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat, yang beroperasi di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Untuk memperkuat citranya, entitas tersebut diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK. Kegiatan usaha yang dijalankan juga tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Selain itu, aplikasi dan situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Satgas PASTI turut menghentikan entitas yang menggunakan modus penyamaran atau impersonasi terhadap perusahaan dan lembaga resmi. Salah satunya adalah pihak yang mencatut nama Guotai Haitong untuk menawarkan investasi pendanaan aset properti. Entitas tersebut diduga meniru identitas Guotai Haitong Securities, perusahaan efek atau sekuritas yang telah memiliki izin di China.
Dalam penawarannya, pihak tersebut juga mengklaim telah terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Padahal, hasil pemeriksaan menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi serta situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum mengikuti tawaran investasi atau kegiatan keuangan. Calon investor perlu memastikan legalitas penyelenggara serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk keuangan yang ditawarkan agar terhindar dari praktik penipuan. //anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.