JAKARTA, suarabersama.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik orasi aktivis LGBT dalam aksi Women’s March Jakarta 2026 yang menyinggung profesi dan institusi kepolisian. MUI menilai pernyataan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dianggap berpotensi merendahkan institusi penegak hukum.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum, Ihsan Tanjung, mengatakan lembaganya memiliki pandangan keagamaan yang menolak praktik LGBT. Ia menyebut pandangan tersebut telah disampaikan melalui sejumlah pernyataan sikap MUI.
Pernyataan itu disampaikan Ihsan sebagai tanggapan atas aksi pasangan sesama jenis dalam kegiatan Women’s March Jakarta yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam orasinya, aktivis LGBT menyampaikan bahwa kelompok mereka juga merupakan warga negara yang membayar pajak dan berhak memperoleh penghormatan. Mereka turut menegaskan bahwa keberadaan LGBT bukan ancaman bagi negara.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ihsan berpandangan bahwa aktivitas dan kampanye LGBT bertentangan dengan norma agama serta pandangan hukum yang dianut MUI.
“Pernyataan yang disampaikan itu cenderung merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran norma agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melontarkan pernyataan terkait hal yang dianggap melanggar hukum harus disikapi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ihsan kepada Republika.co.id, Selasa (10/11/2026).
MUI Soroti Pernyataan tentang Polisi
Ihsan juga menyoroti pernyataan aktivis dalam aksi tersebut yang menyebut lebih bangga menjadi LGBT daripada menjadi polisi. Menurutnya, pernyataan semacam itu tidak semestinya digunakan untuk menggeneralisasi seluruh anggota maupun institusi kepolisian.
Ia menilai, apabila terdapat anggota polisi yang melakukan tindakan di luar ketentuan hukum, persoalan tersebut harus ditangani terhadap individu yang bersangkutan dan tidak dijadikan alasan untuk merendahkan institusi secara keseluruhan.
“Saya pikir itu adalah sebuah perbuatan yang harus disikapi secara serius. Artinya, kalau ada oknum yang melakukan tindakan di luar ketentuan hukum, tidak berarti digeneralisasi sebagai sebuah institusi,” ujarnya.
Ihsan berpandangan, pernyataan yang menyinggung profesi dan institusi Polri tersebut berpotensi masuk dalam kategori penghinaan atau pencemaran nama baik. Karena itu, ia meminta aparat berwenang mengkaji persoalan tersebut dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.
Menurutnya, penanganan yang tepat diperlukan agar tidak muncul anggapan bahwa penghinaan terhadap institusi penegak hukum dapat dilakukan tanpa konsekuensi.
MUI Tegaskan Pandangan Keagamaan
Ihsan menambahkan, MUI selama ini terlibat dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan isu LGBT. Dalam pandangan keagamaan MUI, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan perlu menjadi perhatian dalam upaya pembinaan generasi muda.
Ia juga mengingatkan kisah kaum Nabi Luth dalam ajaran Islam sebagai dasar pandangan keagamaan MUI mengenai perilaku sesama jenis.
Meski demikian, penanganan setiap pernyataan yang dipersoalkan dalam ruang publik tetap harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Penilaian terhadap dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik memerlukan pemeriksaan terhadap konteks, isi pernyataan, dan unsur hukum yang relevan. (kls)
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.