Jakarta, Suarabersama.com – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan dugaan modus operandi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan bahwa rangkaian dugaan penyadapan tersebut meliputi pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user atau pengguna akhir, hingga penghapusan data.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski menyebut adanya tahapan pelaporan kepada end user, Kapolri belum mengungkap identitas pihak yang diduga menerima hasil penyadapan tersebut.
Suyudi kemudian memaparkan secara terperinci setiap tahapan yang terungkap dalam penyidikan. Pada tahap pertama, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) diduga memberikan instruksi kepada Irjen Slamet Uliandi (SU) untuk melakukan penyadapan.
Selanjutnya, Slamet Uliandi diduga meneruskan instruksi tersebut kepada dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ujarnya.
Pada tahap kedua atau provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem penyadapan resmi atau Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut disebut dilakukan tanpa verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitan nomor telepon dengan perkara pro justitia.
Berikutnya, pada tahap pelaksanaan penyadapan, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan serta mengekspor rekaman komunikasi. Hasil penyadapan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi.
Tahap keempat berkaitan dengan penyampaian laporan hasil penyadapan secara berjenjang. Laporan tersebut diduga disampaikan kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) SU hingga diteruskan kepada Jenderal LSP.
Sementara itu, tahap terakhir adalah penghapusan data yang disebut berlangsung pada Oktober 2026.
“Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkapnya.
Listyo Sigit dan Tiga Perwira Tinggi Polri Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan. Ketiga perwira tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan bahwa dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh dari berbagai kalangan.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan bahwa dugaan aktivitas penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026.//anna
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.