Cegah Karhutla Berulang, Pemerintah Evaluasi HGU Perusahaan Perkebunan di Kalimantan

Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sebanyak 11 perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) masuk dalam daftar rekomendasi pencabutan izin yang diajukan Kabareskrim kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan tingkat kebakaran, pemenuhan kewajiban perusahaan, serta status perizinan yang dimiliki.

“Kami sampaikan, ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11,” ungkap Nusron dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut diketahui memiliki investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan dalam negeri.

“Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster. Klaster pertama yang dicabut semuanya HGU-nya,” ujarnya.

Nusron menerangkan, pencabutan seluruh HGU diberlakukan terhadap perusahaan yang mengalami kebakaran lebih dari 50 persen, memiliki catatan kejadian berulang, serta tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah maupun menangani kebakaran.

Dari total 11 perusahaan yang direkomendasikan, delapan di antaranya telah dikenakan tindakan oleh pemerintah. Sementara itu, tiga perusahaan lainnya masih menjalani proses pendalaman.

Daftar 11 Perusahaan yang Direkomendasikan Pencabutan HGU

Berikut perusahaan-perusahaan yang masuk dalam rekomendasi pencabutan HGU:

1. PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pemerintah Terapkan Empat Klaster Penanganan

Dalam proses penindakan, Nusron membagi penanganan perusahaan ke dalam beberapa klaster sesuai hasil pemeriksaan. Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang dikenakan pencabutan seluruh HGU karena tingkat kebakaran melampaui 50 persen dan terjadi secara berulang.

Klaster kedua terdiri dari satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Pemerintah memastikan lahan tersebut akan diambil alih oleh negara.

Pada klaster ketiga, terdapat tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan tersebut dan akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha perkebunannya.

Sementara itu, klaster keempat mencakup satu perusahaan yang dikenakan pencabutan sebagian HGU karena tingkat kebakaran di wilayah konsesinya berada di bawah 50 persen.

Adapun tiga perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut melalui inspeksi fisik di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindak perusahaan yang diduga terkait karhutla sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pengelolaan lahan perkebunan. //anna