Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah mengambil alih lahan seluas 1.600 hektare di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya berada dalam penguasaan perusahaan milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penertiban kawasan yang diduga merupakan aset negara, meski proses pengambilalihannya menghadapi berbagai kendala di lapangan.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya berhasil memasang plang penyitaan di lokasi. Penyitaan dilakukan pada 13 Maret 2026, ketika Satgas PKH masih dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah. Kawasan tersebut sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, anak perusahaan Agung Sedayu Group milik Aguan.
Lahan seluas 1.600 hektare itu terletak di pesisir PIK 2 dan sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung yang diduga dikuasai secara ilegal untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Penguasaan kawasan tersebut juga berkaitan dengan kontroversi proyek PIK 2 yang sempat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Status tersebut memunculkan perhatian publik, terutama mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
Rencana investasi dan pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu aspek yang diperbincangkan, bersamaan dengan kekhawatiran terhadap potensi penggusuran, hilangnya sumber penghidupan warga, serta perubahan fungsi kawasan hutan. Pengembangan lahan dalam skala besar juga dinilai berpotensi mengganggu ekosistem, mengurangi daerah resapan air, hingga meningkatkan risiko banjir dan krisis air bagi masyarakat sekitar.
Perubahan kebijakan terjadi setelah pemerintahan berganti. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mencabut status PSN kawasan tersebut melalui Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025. Pencabutan status tersebut menjadi perubahan penting bagi proyek yang sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.
Selanjutnya, pemerintah melalui Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung melakukan upaya pengambilalihan kawasan yang diduga merupakan aset negara. Namun, proses penertiban disebut menghadapi sejumlah hambatan dan beberapa kali mengalami kendala sebelum plang penyitaan akhirnya dipasang dengan dukungan personel TNI.
Menurut sumber, situasi di lokasi sempat memanas ketika pemasangan plang berlangsung. Setelah tanda penyitaan terpasang, seorang petinggi aparat penegak hukum disebut mendatangi kawasan tersebut untuk melihat secara langsung plang yang telah dipasang. Meski demikian, berdasarkan keterangan sumber, plang penyitaan tetap berada di lokasi dan tidak dicabut.
Pengambilalihan lahan seluas 1.600 hektare tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan yang diduga dikuasai pihak swasta. Namun, proses ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penguasaan kawasan hutan negara oleh perusahaan serta alasan penertiban membutuhkan waktu yang cukup panjang./anna





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.