Jakarta, Suarabersama.com – Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026). Pembahasan regulasi tersebut dinilai penting untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat, serta mencegah praktik penyadapan ilegal kembali terjadi.
Urgensi penyusunan RUU Penyadapan semakin menjadi perhatian setelah mencuatnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang disebut menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh nasional. Komisi III DPR menilai diperlukan landasan hukum yang lebih komprehensif agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
“Karena itu, saat ini Komisi III DPR RI akan kembali melanjutkan pembentukan RUU tentang penyadapan,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Habiburokhman menyebut perhatian publik terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang memperkuat urgensi pembentukan aturan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penyadapan harus memiliki batasan hukum yang jelas agar tidak mengancam keamanan negara maupun hak asasi manusia.
“Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, penyadapan pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk mendukung penegakan hukum, pencegahan, dan pendeteksian tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan dan aturan yang tegas.
Habiburokhman juga mengingatkan bahwa aktivitas penyadapan berkaitan langsung dengan hak privasi masyarakat. Mengacu pada Pasal 28J UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, pembatasan terhadap hak privasi melalui penyadapan harus memiliki dasar undang-undang dan pengaturan yang ketat.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan Kapolri pada periode sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, turut menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Habiburokhman menilai perkembangan kasus itu membuat kebutuhan terhadap regulasi khusus semakin relevan.
“Nah, sekarang makin relevan dengan kasusnya kelompok makar ini ya, kelompok LSP ya. Nah, ini sudah semakin relevan dan tuntutan masyarakat,” ujar Habiburokhman.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPR menggelar rapat bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk membahas pembentukan regulasi tersebut.
“Jadi harus kita gas,” ujarnya.
Habiburokhman menjelaskan, ketentuan mengenai kewenangan penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan sektoral. Beberapa di antaranya tercantum dalam KUHAP, UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, UU Kejaksaan, hingga UU Narkotika.
Pengaturan yang tersebar tersebut dinilai belum memberikan keseragaman dalam prosedur pelaksanaan penyadapan. Terdapat lembaga yang diwajibkan memperoleh izin pengadilan, sementara institusi lain memiliki mekanisme berbeda, termasuk mengenai persyaratan dan batas waktu pelaksanaan.
Melalui RUU Penyadapan, Komisi III DPR berharap dapat menghadirkan aturan yang lebih terpadu, sehingga mekanisme penyadapan memiliki standar yang jelas, profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
“Pengaturan khusus ini akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan yang harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara,” jelasnya.
Dukungan terhadap pembentukan RUU Penyadapan juga disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti. Ia menyatakan bahwa Polri mendukung inisiatif DPR untuk menghadirkan regulasi khusus mengenai penyadapan.
“Sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan undang-undang tentang penyadapan,” kata Dedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.
Dedy menilai keberadaan undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi petugas yang menjalankan tugas di lapangan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Ia juga berharap cakupan pengaturan RUU Penyadapan tidak terbatas pada kebutuhan penyidikan saja./anna





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.