Jakarta, suarabersama.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Habiburokhman menyatakan tidak keberatan dengan langkah ICW tersebut. Ia menilai kritik dari masyarakat merupakan bagian dari konsekuensi tugas DPR sebagai wakil rakyat.
“Enggak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” ujar Habiburokhman kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah dilakukan secara terbuka. Menurut dia, draf RUU sudah diunggah oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak Panitia Kerja (Panja) memasuki tahap penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Habiburokhman juga menyebut sejumlah tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan, telah dilaksanakan secara terbuka.
Ia mengatakan, rangkaian rapat tersebut dapat diikuti melalui pemberitaan media massa, siaran langsung televisi, serta kanal YouTube Parlemen. Sejumlah mahasiswa yang sedang menjalani program magang di DPR juga disebut turut menyaksikan proses pembahasan.
“Jadi kurang terbuka apa lagi,” ucapnya.
Terkait keberatan ICW karena tidak pernah dilibatkan sebagai narasumber, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan secara langsung.
Ia menyebut terdapat 90 pihak yang mengajukan permohonan menjadi narasumber. Namun, karena keterbatasan waktu, hanya 87 pihak yang dapat diakomodasi.
Sementara pihak yang belum mendapat kesempatan hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis.
“Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyatakan ICW tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis dalam proses penyusunan RUU tersebut.
Menurut dia, mengundang pihak yang tidak mengajukan diri justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat lain yang telah mendaftar tetapi belum memperoleh kesempatan.
“Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” imbuhnya.
ICW Persoalkan Akses terhadap Draf RUU
Sebelumnya, ICW bersama koalisi advokasi perampasan aset mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD DPR pada Kamis (19/11/2026).
Kepala Divisi sekaligus Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
ICW menilai masyarakat sipil tidak memperoleh akses memadai terhadap dokumen rancangan undang-undang tersebut. Ibrahim mengaku organisasinya belum dapat mengakses draf RUU hingga proses pengesahan dilakukan.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.
Ibrahim juga membantah pernyataan pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut pembahasan RUU telah berlangsung secara transparan. Ia menegaskan ICW belum pernah diundang untuk berdiskusi mengenai substansi maupun perumusan aturan tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.
Menurut Ibrahim, laporan tersebut telah diterima oleh sekretariat MKD. Pengaduan itu sekaligus menjadi tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya dilayangkan ICW pada 16 November 2026.
ICW berharap MKD menindaklanjuti laporan tersebut dan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang disampaikan koalisi, terutama terkait persoalan keterbukaan dokumen dan pelibatan masyarakat dalam pembentukan RUU Perampasan Aset.
Perbedaan pandangan antara DPR dan ICW tersebut kini menjadi perhatian dalam proses pengawasan etik di parlemen. DPR menyatakan pembahasan telah dilakukan secara terbuka dan memberi ruang bagi pihak yang mengajukan diri, sedangkan ICW menilai akses terhadap draf dan keterlibatan masyarakat sipil belum terpenuhi. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.