JAKARTA, suarabersama.com – Panitia Ad Hoc MPR RI akan mengkaji masukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengenai tenggang waktu pengajuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski demikian, hingga saat ini MPR belum mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan wapres yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan, mengatakan ketentuan utama yang menjadi acuan dalam pengisian kekosongan jabatan wapres adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
“Sebenernya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu menyebut pandangan Mahfud mengenai kewajiban pengajuan dua nama calon wapres paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang akan menjadi bahan kajian Panitia Ad Hoc.
Menurut Irawan, pembahasan tersebut penting untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wapres agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.
Meski menerima masukan tersebut, Irawan menegaskan belum ada keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember mendatang. Penjadwalan tetap mengacu pada proses pembahasan yang akan dilakukan Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan.
“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, MPR akan mencermati seluruh tahapan pengisian jabatan wapres agar tidak terjadi kekeliruan prosedur.
“MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.
Mahfud Soroti Ketentuan 14 Hari Kerja
Sebelumnya, Mahfud MD mengingatkan adanya ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan dua nama calon wapres pengganti yang perlu diperhatikan sebelum MPR menggelar sidang pemilihan.
Melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, Mahfud menyampaikan bahwa sidang pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon pengganti hingga batas waktu yang diperhitungkannya pada 19 November 2026.
Mahfud merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur tenggang waktu pengajuan calon sebelum sidang pemilihan. Menurut dia, ketentuan 14 hari tersebut harus dihitung berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender.
Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang disesuaikan dengan waktu penerimaan dua nama calon dari Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan sidang baru dilakukan setelah terpenuhi tenggang waktu 14 hari kerja sejak nama-nama tersebut diterima MPR.
“Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya,” tutur Mahfud.
Perbedaan pandangan mengenai penghitungan waktu tersebut kini menjadi salah satu hal yang akan dikaji MPR. Keputusan mengenai jadwal dan mekanisme pemilihan wapres selanjutnya akan ditentukan setelah pembahasan internal dilakukan dengan tetap memperhatikan batas waktu konstitusional.





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.