MUI dan Polda Jatim Sepakat Tata Hiburan Sound Horeg, Cari Jalan Tengah Polemik Fatwa

Bagikan
MUI dan Polda Jatim Sepakat Tata Hiburan Sound Horeg, Cari Jalan Tengah Polemik Fatwa

SURABAYA , suarabersama.com – Polemik penyelenggaraan hiburan sound horeg di Jawa Timur mulai diarahkan pada penyelesaian bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Polda Jatim, dan para pengusaha sound system sepakat mencari jalan tengah agar hiburan tersebut tetap dapat dinikmati masyarakat tanpa mengabaikan ketertiban, keselamatan, serta norma sosial dan agama.

Kesepakatan itu mengemuka dalam forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolda Jatim, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan itu, sejumlah pengusaha sound system meminta MUI Jatim mengevaluasi Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharamkan penggunaan sound horeg. Mereka berharap ada penjelasan lebih lanjut agar fatwa tersebut tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di tengah masyarakat.

Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, Kiai Ma’ruf Khozin, mengatakan pencabutan atau revisi fatwa tidak dapat dilakukan secara mudah. Menurut dia, keputusan tersebut telah melalui kajian mendalam yang melibatkan para ulama serta dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

Sebagai alternatif, MUI membuka kemungkinan menerbitkan penjelasan turunan fatwa. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas substansi ketentuan sekaligus mencegah kesalahpahaman dalam penerapannya di daerah.

“Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ia menegaskan, MUI tidak bermaksud menggeneralisasi seluruh pengusaha sound system. Perhatian lembaganya lebih tertuju pada perilaku oknum dalam penyelenggaraan acara yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan antara lain penampilan penari erotis, konsumsi minuman keras, kegiatan yang berlangsung hingga mengganggu waktu istirahat warga, serta keterlibatan anak-anak dalam situasi yang tidak semestinya.

“Yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan kepolisian tidak bermaksud menghapus hiburan sound horeg dari kegiatan masyarakat. Namun, penyelenggaraannya perlu ditata melalui aturan yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat.

Hasil pembahasan dalam FGD tersebut rencananya akan diselaraskan dengan surat edaran Polda Jatim yang diterbitkan pada 2025. Kepolisian juga berharap ketentuan mengenai penyelenggaraan sound horeg dapat diadopsi pemerintah kabupaten dan kota menjadi peraturan daerah (Perda).

Dekananto menjelaskan, aspek keselamatan penonton harus menjadi perhatian utama. Selain itu, penyelenggara wajib mencegah perusakan fasilitas umum, peredaran narkoba, serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan.

“Jajaran kepolisian tidak ingin dalam keberadaan sound carnaval ada korban jiwa, ada dancer yang erotis, ada yang menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai ada pengrusakan fasilitas umum,” tegasnya.

Kepolisian juga meminta penyelenggara menghormati waktu ibadah. Pertunjukan harus dihentikan ketika azan berkumandang. Rute karnaval pun diharapkan tidak melintasi kawasan pondok pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan pendidikan keagamaan.

“Ketika azan harus berhenti, jangan melewati pondok pesantren karena Jatim merupakan provinsi yang religius, banyak pondok pesantren, maka nilai-nilai agama diharapkan dipatuhi bersama,” imbuhnya.

Untuk memastikan aturan dipatuhi, Kapolda meminta pemilik sound system memasukkan klausul larangan pelanggaran ke dalam kontrak kerja dengan pihak penyewa. Apabila ditemukan penampilan penari erotis atau penonton yang mabuk-mabukan, pemilik sound diminta segera menghentikan musik.

Melalui kesepahaman tersebut, MUI dan Polda Jatim berharap penyelenggaraan hiburan sound horeg dapat berlangsung lebih tertib dan aman. Ruang bagi masyarakat untuk menikmati hiburan tetap terbuka, tetapi harus disertai tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga keselamatan dan menghormati norma yang berlaku.

Kepolisian menegaskan tetap akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran, terutama yang membahayakan keselamatan masyarakat hingga berpotensi menimbulkan korban jiwa. (kls)

Lebih banyak dari IDEOLOGI

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 3 + 4?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.