DPR Desak Kemenhaj Percepat Penetapan Istithaah Kesehatan, Cegah Kuota Haji 2027 Tak Terserap

Bagikan
DPR Desak Kemenhaj Percepat Penetapan Istithaah Kesehatan, Cegah Kuota Haji 2027 Tak Terserap

MAKASSAR, suarabersama.com – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat pemeriksaan dan penetapan istithaah kesehatan calon jamaah haji (JCH) 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar proses pelunasan biaya haji berjalan tepat waktu dan kuota keberangkatan tidak terbuang.

Marwan menyampaikan hal itu di sela kunjungannya di Makassar, Sabtu. Menurut dia, kepastian status kesehatan calon jamaah harus segera diberikan sehingga mereka memiliki waktu cukup untuk menyelesaikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

“Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang,” kata Marwan.

Ia mengungkapkan, DPR telah menerima informasi mengenai sejumlah kendala dalam proses penetapan istithaah kesehatan. Untuk mengatasinya, Kemenhaj perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar hambatan pemeriksaan dan administrasi dapat segera diselesaikan.

Marwan menjelaskan, istithaah merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh. Persyaratan tersebut mencakup kesiapan kesehatan fisik dan mental, kemampuan finansial, transportasi, waktu, serta aspek keamanan.

Dalam penyelenggaraan haji, kelayakan kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah sebelum melakukan pelunasan Bipih.

Meski demikian, Marwan mengingatkan agar penerapan persyaratan kesehatan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Ketentuan yang masih memungkinkan untuk dibahas, menurut dia, perlu dikomunikasikan bersama agar tidak menjadi kendala bagi calon jamaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.

Selain persoalan pemeriksaan kesehatan, Komisi VIII DPR juga menyoroti risiko tidak terserapnya kuota haji di sejumlah daerah. Keterlambatan pemeriksaan maupun persoalan administrasi berpotensi membuat calon jamaah yang telah masuk alokasi kuota kehilangan kesempatan untuk berangkat.

Pemerintah telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Tahap pertama dijadwalkan berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua pada 16–31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.

Marwan berharap kedua tahapan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, seluruh kuota yang tersedia dapat diisi oleh calon jamaah yang telah memenuhi persyaratan.

Akses Kesehatan di Daerah Terpencil Jadi Perhatian

Persoalan lain yang perlu segera ditangani adalah keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Kondisi geografis serta minimnya fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah dapat memperlambat proses pemeriksaan dan penetapan istithaah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan mendorong Kemenhaj melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Dukungan pemerintah daerah juga diperlukan, terutama dalam memperkuat fasilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Ia secara khusus meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Upaya tersebut diperlukan agar layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jamaah, termasuk mereka yang berada di daerah dengan akses terbatas.

Percepatan penetapan istithaah diharapkan memberikan kepastian lebih awal kepada calon jamaah dalam mempersiapkan keberangkatan. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengoptimalkan penyerapan kuota haji 2027 agar tidak hilang akibat kendala teknis maupun administratif. (kls)

Lebih banyak dari SOSBUD

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 2 + 6?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.