Kapolri Ungkap Dugaan Peran Jenderal LSP dalam Kasus Penyadapan Ilegal

JAKARTA, suarabersama.com – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Jenderal LSP dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan mahasiswa. LSP diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, Suyudi menyampaikan bahwa LSP diduga menyampaikan instruksi secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) Bareskrim Polri berinisial AS.

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri, red.) AS,” kata Suyudi.

Menurut Kapolri, LSP tidak hanya diduga memerintahkan penyadapan, tetapi juga menjadi pihak yang menerima hasil akhir kegiatan tersebut atau end user. Dalam materi penyidikan, peran itu dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Selain LSP, polisi telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni AS, EH, dan SU, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Suyudi kemudian memaparkan dugaan peran masing-masing tersangka. SU, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri. Ia disebut memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.

SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan yang disusun Kabag Mon kepada LSP. Laporan tersebut disebut mencakup laporan harian dan hasil analisis.

Sementara itu, EH yang pernah menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima instruksi penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari LSP. EH kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Adapun AS, yang menjabat Plt. Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima instruksi dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan seseorang berinisial TK melakukan pengawasan atau surveillance. Selain itu, AS disebut memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log), serta membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Para Tersangka Dijerat Sejumlah Pasal

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menerapkan sejumlah ketentuan pidana. Suyudi menjelaskan, pasal-pasal yang digunakan mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghilangan data elektronik, akses ilegal, serta keterlibatan dalam tindak pidana.

Untuk dugaan penyadapan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Selanjutnya, terkait dugaan penghapusan atau penghilangan data elektronik, para tersangka dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP turut dicantumkan untuk menjerat dugaan keterlibatan bersama atau tindakan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Suyudi menegaskan, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum.

“Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya. (kls)