Jakarta, Suarabersama.com – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar pertemuan strategis dengan melibatkan jajaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait guna membahas pengamanan komunikasi strategis negara dan tata kelola penyadapan sesuai ketentuan hukum (lawful interception).
Pembahasan tersebut berlangsung melalui forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan pemahaman antarinstansi, memetakan potensi kerawanan, serta menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan yang juga menjabat Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Dalam kesempatan tersebut, Richard menekankan bahwa menjaga kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer secara fisik, tetapi juga kemampuan melindungi informasi dan komunikasi strategis serta membangun koordinasi antinstansi dalam menghadapi ancaman.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).
DPN menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis global telah memperluas bentuk ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ancaman tersebut mencakup intrusi siber, penyusupan ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, hingga penyalahgunaan akses informasi strategis yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan kepentingan nasional.
Dalam ADMIN GAME, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya perlindungan komunikasi strategis negara, pengamanan data dan informasi geospasial, tata kelola penyadapan yang sesuai hukum, forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.
Melalui diskusi dan simulasi interaktif, para peserta turut mengidentifikasi mekanisme peringatan dini, potensi celah regulasi, batas kewenangan masing-masing instansi, serta pola koordinasi dalam menangani ancaman berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan.
Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen Frega Wenas Inkiriwang, selaku Ketua Pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 186 personel yang terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber.
“ADMIN GAME diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional,” kata Frega.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BIG Mohamad Arief Syafii, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono, Wamenkum Edward Omar Sharif, Wamen Komdigi Nezar Patria, Wamen Imipas M. Maulana Bungaran, Wamen Diktisaintek Stella Christie, dan Wamenaker Afriansyah Noor.
Turut hadir Wamen KKP Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan, Wamenperin Faisol Riza, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Wamen ESDM Yuliot Tanjung, Irjen TNI Laksdya TNI Hersan, Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko, serta Kabaintelkam Polri yang diwakili Irjen Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon.
Melalui forum tersebut, DPN mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan penyelarasan kebijakan guna meningkatkan kemampuan negara dalam melindungi informasi strategis, menjaga keamanan komunikasi, serta menghadapi ancaman siber dan berbagai bentuk ancaman nonkonvensional yang berkembang seiring kemajuan teknologi./anna





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.