Suarabersama – Pemerintah didorong mengambil langkah tegas terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dorongan tersebut muncul menyusul beredarnya sejumlah video demonstrasi lama yang kembali disebarluaskan di media sosial seolah-olah merupakan peristiwa yang sedang terjadi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menduga terdapat pihak tertentu yang berada di balik penyebaran konten tersebut dengan tujuan menggiring opini publik. Ia meminta pemerintah mengusut penyebaran video-video yang dinilai dapat membingungkan masyarakat dan mengganggu situasi yang kondusif.
Menurut Andreas, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang kredibel. Karena itu, upaya pemerintah dalam menelusuri sumber informasi palsu menjadi penting agar ruang publik tidak dipenuhi narasi yang dapat memicu keresahan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan setiap konten yang diterima. Verifikasi melalui sumber resmi dan media terpercaya menjadi langkah sederhana untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru.
Andreas juga mengingatkan agar kebebasan menyampaikan aspirasi tetap berjalan secara bertanggung jawab. Penyampaian pendapat merupakan hak warga negara, namun jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang dapat memecah belah masyarakat.
Langkah bersama antara pemerintah, lembaga negara, platform digital, media, dan masyarakat menjadi penting untuk menjaga ruang informasi tetap sehat. Dengan informasi yang akurat dan masyarakat yang semakin kritis, stabilitas sosial serta proses demokrasi dapat terus berjalan secara kondusif.
