JAKARTA, suarabersama.com – Upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak hingga akhir 2026 dinilai perlu diimbangi dengan transparansi mengenai beban pajak masyarakat dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum meminta peningkatan kepatuhan perpajakan. Menurutnya, keluhan pekerja mengenai pajak penghasilan (PPh) dan pajak konsumsi perlu menjadi perhatian.
Ia menjelaskan, kewajiban PPh dirasakan langsung oleh pekerja karena pemotongannya dilakukan melalui pemberi kerja. Sementara itu, pajak pertambahan nilai (PPN) pada transaksi tertentu turut memengaruhi pengeluaran masyarakat sehari-hari.
“Pemerintah harus menjelaskan distribusi beban pajak secara terbuka,” kata Syarifudin kepada Kompas.com, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa beban pajak setiap orang tidak sama. Besarannya dipengaruhi tingkat penghasilan, jenis barang dan jasa yang dikonsumsi, fasilitas perpajakan, serta ketentuan pengecualian yang berlaku. Karena itu, tidak semua transaksi secara otomatis dikenai pajak baru.
Syarifudin menilai penegakan aturan perpajakan seharusnya lebih dahulu diarahkan kepada pelanggaran dan ketidakpatuhan dalam skala besar. Langkah tersebut dinilai lebih adil dibandingkan menambah tekanan kepada masyarakat yang selama ini telah memenuhi kewajiban pajaknya.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi pemberian insentif kepada perusahaan agar kebijakan perpajakan tidak menimbulkan ketimpangan antarpelaku usaha. Selain memperhatikan kemampuan membayar, kebijakan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Efisiensi Belanja Negara Harus Terukur
Di luar persoalan penerimaan, Syarifudin meminta pemerintah membuktikan bahwa pengelolaan APBN telah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.
Menurutnya, keberhasilan penghematan anggaran tidak bisa hanya diukur dari kecilnya realisasi belanja. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pengeluaran negara menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Berdasarkan data APBN KiTa hingga Oktober 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.997,2 triliun. Syarifudin mengingatkan bahwa sebagian belanja tersebut dibutuhkan untuk melindungi rumah tangga serta menjaga keberlangsungan layanan dasar publik.
Karena itu, pemangkasan anggaran tanpa perhitungan yang matang justru berisiko mengganggu aktivitas ekonomi dan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah.
Ia mendorong evaluasi terhadap program-program berbiaya besar yang manfaatnya belum terbukti secara jelas. Pemeriksaan juga perlu mencakup pengadaan barang dan jasa, subsidi, perjalanan dinas, serta proyek pembangunan fisik.
Menurut Syarifudin, efisiensi semestinya diarahkan untuk menghilangkan pemborosan, bukan memangkas belanja yang produktif dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Transparansi juga menjadi bagian penting dalam pengawasan anggaran. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai besaran biaya, kelompok penerima manfaat, hasil pelaksanaan program, hingga tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan.
Selain itu, kementerian dan lembaga perlu menguji kemampuan anggaran dalam memenuhi kewajiban pada tahun berikutnya, terutama dengan memperhitungkan risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar.
Syarifudin menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan pemerintah dalam menarik pajak. Kepercayaan tersebut juga bergantung pada kemampuan negara mengelola penerimaan secara disiplin, transparan, dan tepat sasaran.
Penerimaan Pajak Masih Dikejar Rp514 Triliun
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah masih membutuhkan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun untuk periode November hingga Desember 2026.
Suahasil meminta dukungan masyarakat agar tetap memenuhi kewajiban perpajakan hingga akhir tahun. Penerimaan tersebut diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara.
“Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak,” ujar Suahasil.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penerimaan pajak bagi pembiayaan APBN. Namun, sebagaimana diingatkan Syarifudin, upaya meningkatkan penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan keadilan dalam pemungutan pajak dan pembuktian bahwa uang publik digunakan secara efektif. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.