Suarabersama — Komisi I DPR RI menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia sekaligus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat Papua terus menjadi perhatian. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta sebagai respons terhadap pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyinggung persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Sukamta menilai pernyataan tersebut perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan berdasarkan informasi yang berimbang. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan terkait Papua merupakan bagian dari urusan domestik Indonesia yang perlu ditangani melalui mekanisme hukum dan pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Komisi I DPR RI juga menekankan bahwa penanganan persoalan di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, konektivitas digital, serta pemberdayaan ekonomi.
Menurut Sukamta, pendekatan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan hak masyarakat Papua dapat terpenuhi secara nyata. Karena itu, isu HAM di Papua dinilai perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.
Komisi I juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat sipil dari kekerasan bersenjata. Guru, tenaga kesehatan, anak-anak, dan masyarakat umum disebut sebagai kelompok yang perlu mendapatkan jaminan keamanan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Dalam konteks tersebut, Sukamta mendorong penegakan hukum yang tetap mengedepankan pendekatan humanis dan preventif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya kondisi yang lebih aman sekaligus menjaga proses pembangunan di berbagai wilayah Papua.
Selain itu, Komisi I mendorong penguatan diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Menurut Sukamta, hubungan kawasan perlu dibangun melalui dialog yang konstruktif dan pertukaran informasi yang berdasarkan data lapangan yang dapat diverifikasi.
Komisi I bahkan membuka ruang dialog dengan parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai kondisi Papua. Diplomasi parlemen dinilai dapat menjadi sarana untuk menyampaikan perkembangan pembangunan, penegakan hukum, dan perlindungan HAM di Papua secara lebih transparan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap membuka ruang kerja sama regional sekaligus mempertahankan prinsip kedaulatan nasional. Pemerintah dan DPR RI menempatkan pembangunan serta perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas Papua dan kawasan Pasifik.
Sukamta menegaskan Komisi I akan terus mengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memastikan pemenuhan hak-hak pembangunan masyarakat Papua berjalan secara berkelanjutan.
