PALEMBANG, suarabersama.com – Densus 88 Antiteror Polri memperkuat upaya pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di lingkungan pendidikan dengan melibatkan para kepala sekolah di Sumatera Selatan.
Melalui Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan, Densus 88 bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel menggelar sosialisasi dan penguatan wawasan kebangsaan di kantor Dinas Pendidikan Sumsel, Jalan Kapten A Rivai, Palembang.
Kegiatan tersebut diikuti 120 kepala sekolah SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Sumatera Selatan, termasuk para ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Poniyem.
Dalam pemaparannya, Ipda Fachrurozi menjelaskan bahwa paham radikal dan tindakan terorisme tidak muncul secara instan. Prosesnya dapat berawal dari sikap intoleran, kemudian berkembang menjadi radikalisme dan ekstremisme hingga berpotensi berujung pada aksi teror.
Karena itu, sekolah dinilai memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan sejak dini. Guru dan kepala sekolah diharapkan mampu mengenali perubahan perilaku peserta didik serta menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, aman, dan menghargai perbedaan.
Fachrurozi juga mengingatkan bahwa penyebaran paham ekstrem kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital. Media sosial, grup percakapan, dan komunitas daring dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda, informasi bohong, maupun ujaran kebencian.
Anak-anak dan remaja yang menghadapi persoalan sosial atau psikologis dinilai dapat menjadi kelompok rentan. Misalnya, mereka yang mengalami perundungan, kurang memperoleh perhatian keluarga, atau menggunakan perangkat digital tanpa pendampingan yang memadai.
Pendekatan terhadap anak juga tidak selalu dilakukan secara terbuka. Pelaku dapat membangun kedekatan melalui pertemanan, memberikan perhatian, kemudian secara bertahap memengaruhi cara berpikir dan pandangan korban.
Untuk memperkuat ketahanan peserta didik di ruang digital, Densus 88 memperkenalkan prinsip literasi digital “Stop, Cek, Pikir, Bagikan”. Melalui prinsip tersebut, siswa diharapkan tidak terburu-buru menyebarkan informasi, memeriksa kebenaran sumber, mempertimbangkan dampaknya, serta bertanggung jawab atas konten yang dibagikan.
Penguatan wawasan kebangsaan juga menjadi bagian dari materi sosialisasi. Para peserta diingatkan mengenai empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel Poniyem menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan Densus 88 dalam memperluas sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah dan menjangkau langsung para peserta didik.
Namun, ia menekankan bahwa penanganan siswa yang diduga terpapar paham ekstremisme harus mengutamakan perlindungan anak. Identitas dan informasi pribadi peserta didik tidak boleh disebarluaskan karena berisiko menimbulkan stigma maupun perundungan.
“Tolong dijaga privasi anak tersebut, agar anak tidak menjadi bahan untuk dibully oleh teman di sekolahnya,” kata Poniyem, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, langkah pembinaan terhadap siswa harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan, bukan semata-mata pemberian hukuman.
“Pendekatan yang dilakukan bukan untuk memberikan stigma atau hukuman, melainkan menyelamatkan dan membimbing peserta didik agar tidak semakin terpengaruh paham berbahaya,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, Dinas Pendidikan Sumsel dan Densus 88 berharap sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Selatan semakin mampu membangun lingkungan pendidikan yang aman, toleran, dan menghargai keberagaman.
Keterlibatan kepala sekolah dan guru diharapkan menjadi bagian penting dalam membentengi generasi muda dari propaganda ekstremisme, sekaligus memastikan peserta didik yang membutuhkan pendampingan tetap memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk berkembang. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.