Pemerintah Dorong OJK dan BEI Percepat Reformasi Pasar Modal

Bagikan
Pemerintah Dorong OJK dan BEI Percepat Reformasi Pasar Modal

JAKARTA , suarabersama.com– Pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat serta memperkuat reformasi pasar modal. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar saham nasional.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan pemerintah mengapresiasi berbagai upaya pembenahan yang telah dilakukan OJK dan BEI. Namun, reformasi perlu dilanjutkan secara konsisten agar pasar modal semakin kredibel dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berinvestasi.

“Pemerintah mengapresiasi langkah reformasi yang telah dilakukan OJK dan BEI, terutama dalam meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menegakkan aturan di pasar modal. Berbagai langkah itu perlu terus diperkuat agar kepercayaan investor semakin meningkat,” kata Dradjad dalam keterangan resmi yang diterima investortrust.id, Minggu (15/11/2026).

Ia menyebut, pemerintah berkomitmen mempercepat pembenahan sektor keuangan, terutama pasar saham. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga melindungi investasi lebih dari 34 juta masyarakat Indonesia yang telah masuk ke pasar modal.

Menurut Dradjad, reformasi akan diarahkan pada tiga fokus utama, yakni meningkatkan nilai perusahaan tercatat, mempercepat penegakan hukum, serta memperkuat edukasi investor.

Ia menegaskan, pembenahan pasar saham tidak semata-mata ditujukan untuk menjawab kekhawatiran investor. Lebih jauh, pasar modal memiliki peran strategis sebagai sarana investasi masyarakat sekaligus sumber pembiayaan bagi perusahaan.

Karena itu, pemerintah menempatkan perlindungan terhadap investasi masyarakat sebagai salah satu prioritas. Reformasi yang mendasar diperlukan agar aset investor terlindungi dan pasar keuangan dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Hanya dengan melakukan reformasi yang substansial, kami akan mampu melindungi aset-aset tersebut,” ujarnya.

Selain melindungi investor ritel, pembenahan pasar modal juga diarahkan untuk memperkuat akses pendanaan bagi perusahaan swasta, korporasi, dan badan usaha milik negara (BUMN). Ketersediaan pembiayaan melalui pasar keuangan dinilai penting untuk menunjang operasional dan ekspansi usaha.

Tiga Agenda Reformasi Pasar Saham

Dradjad menjelaskan, agenda pertama adalah meningkatkan nilai perusahaan yang tercatat di bursa. Upaya ini akan ditempuh melalui pembenahan kebijakan ekonomi dan regulasi yang selama ini dinilai menghambat perkembangan dunia usaha.

Pemerintah, lanjutnya, akan mengoptimalkan gugus tugas khusus untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala regulasi maupun birokrasi di sejumlah sektor. Percepatan penyelesaian hambatan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pertumbuhan perusahaan.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan kebijakan tersebut,” katanya.

Agenda kedua menyangkut percepatan penegakan hukum di pasar modal. Pemerintah mendorong OJK dan BEI agar lebih cepat mengambil langkah ketika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam aktivitas perdagangan saham.

Dradjad menilai, kecepatan penanganan perkara diperlukan untuk menjaga integritas pasar sekaligus memberikan kepastian kepada investor. Namun, proses penegakan aturan juga perlu disertai komunikasi yang terbuka kepada publik.

“Kecepatan penanganan kasus menjadi penting untuk menjaga integritas pasar sekaligus memberikan kepastian kepada investor,” ujarnya.

Ia juga meminta BEI meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil penanganan pelanggaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang akurat mengenai langkah yang diambil otoritas bursa.

Agenda ketiga adalah memperkuat edukasi pasar keuangan bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menilai pemahaman mengenai mekanisme perdagangan, ketentuan investasi, serta risiko pasar perlu terus ditingkatkan.

“Edukasi menjadi salah satu langkah awal untuk membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tutur Dradjad.

Pemerintah Buka Ruang Komunikasi bagi Investor

Di luar ketiga agenda tersebut, pemerintah juga membuka saluran komunikasi bagi investor asing maupun pemangku kepentingan lain yang memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai perkembangan pasar saham Indonesia.

Dradjad mempersilakan para investor menyampaikan aspirasi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK, maupun Bank Indonesia (BI). Pemerintah, kata dia, akan berupaya menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti semua kekhawatiran Anda,” katanya.

Melalui percepatan reformasi tersebut, pemerintah berharap pasar modal Indonesia semakin transparan, kredibel, dan mampu memberikan perlindungan kepada investor. Pembenahan juga diharapkan memperkuat kontribusi pasar keuangan terhadap pembiayaan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dradjad mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses reformasi agar pembenahan pasar modal dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. (kls)

Lebih banyak dari EKONOMI

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 8 + 5?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.