MATARAM, suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengandalkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang diperkirakan mencapai 70 ribu anak.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan hal tersebut saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026). Kunjungan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan anak putus sekolah.
Indah, yang akrab disapa Umi Dinda, mengatakan penanganan ATS tidak cukup hanya melalui pembaruan data dan perbaikan administrasi. Pemerintah perlu memastikan langsung kondisi anak-anak di lapangan agar mereka yang belum memperoleh pendidikan dapat kembali mengakses layanan belajar.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Menurut Indah, Sekolah Rakyat merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, fasilitas program tersebut telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
Penambahan fasilitas itu diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini belum mendapatkan kesempatan pendidikan secara layak.
Indah menilai dukungan pemerintah pusat perlu diikuti kesiapan pemerintah daerah agar program prioritas tersebut dapat berjalan optimal di NTB.
Selain memperluas fasilitas pendidikan, ia menyoroti pentingnya pendampingan terhadap siswa, terutama mereka yang sebelumnya tidak terbiasa mengikuti pendidikan dengan sistem asrama.
Menurutnya, guru, tenaga pendamping, dan pihak terkait perlu bekerja sama membangun motivasi belajar serta kepercayaan diri siswa. Pendampingan juga dibutuhkan agar anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan asrama.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Di luar program Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani anak putus sekolah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong kerja sama antarpemerintah daerah agar penanganan ATS lebih terarah.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rahman menjelaskan, lembaganya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan di NTB dan sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan, Sentra Paramita saat ini menampung 100 siswa jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Para siswa tidak hanya memperoleh layanan pendidikan, tetapi juga dukungan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta pelatihan keterampilan.
Arif mengatakan Sentra Paramita memiliki poliklinik terakreditasi paripurna yang beroperasi selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan kesehatan para siswa.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ungkapnya.
Sentra Paramita juga menyediakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Layanan tersebut menjadi alternatif bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun batas usia untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Selain pendidikan, para peserta dapat mengikuti pelatihan keterampilan, antara lain menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, pembuatan mebel, produksi sabun, hingga jasa cuci mobil. Pembekalan ini ditujukan untuk memberikan kemampuan praktis yang dapat mendukung kemandirian mereka di masa mendatang.
Arif berharap dukungan pemerintah daerah dan media dapat memperluas informasi mengenai layanan yang tersedia di Sentra Paramita. Menurutnya, masih ada masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi belum mengetahui fasilitas dan mekanisme untuk mengaksesnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga diharapkan membuka kembali kesempatan belajar bagi anak yang tertinggal dari sistem pendidikan formal serta membantu memutus mata rantai kemiskinan. (kls)





Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.