Suarabersama.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi, meminta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Firman meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta nelayan yang terdampak karhutla. Data tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan skema bantuan pascabencana agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan tepat sasaran.
“Ulun (aku) minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera mendata dan memetakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) , petani, peternak, serta nelayan yang terdampak karhutla,” pinta Firman Yusi dalam keterangan persnya, Sabtu.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru itu menegaskan, pemulihan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman karhutla dan penanganan dampak kesehatan masyarakat.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan menangani dampak kesehatannya. Kita juga harus memastikan masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan memiliki dukungan untuk bangkit kembali,” ujarnya.
Menurut Firman, karhutla berpotensi mengganggu kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan sehingga berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, OPD perlu mengidentifikasi wilayah terdampak, tingkat kerugian, serta kebutuhan bantuan secara akurat agar program pemulihan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Anggota DPRD Kalsel dua periode yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel tersebut meminta agar kebutuhan pemulihan ekonomi menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027 yang masih berlangsung.
“Jangan sampai setelah penanganan darurat selesai, masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk memulihkan usahanya. Pembahasan RAPBD 2027 perlu mengantisipasi kebutuhan pemulihan pascabencana melalui program dan dukungan anggaran yang terukur,” tegasnya.
Sejumlah bentuk bantuan yang dapat dikaji meliputi pemulihan modal usaha, bantuan sarana produksi, dukungan pembiayaan terjangkau, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar bagi masyarakat terdampak. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
Firman, wakil rakyat kelahiran Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong yang dikenal sebagai Kota Minyak dan berjarak sekitar 237 kilometer di utara Banjarmasin, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih data penerima bantuan serta memastikan program berjalan efektif.
“Penanganan karhutla harus berjalan dari hulu ke hilir: api dipadamkan, kesehatan masyarakat dilindungi, dan ekonomi warga dipulihkan. Ketiganya harus menjadi satu kesatuan dalam penanganan bencana,” pungkasnya. ANNA
Tanggapan
0Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.