Akademisi: Dugaan Penyadapan Presiden Jadi Ancaman Serius bagi Ketahanan Nasional

Suarabersama– Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat di lingkungan Istana menjadi perhatian serius karena dinilai berpotensi mengancam ketahanan nasional serta keamanan negara. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan informasi strategis dan stabilitas pemerintahan.

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto, menilai penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas keamanan negara untuk melakukan penyadapan ilegal dapat menjadi bentuk ancaman dari dalam atau inside threat. Menurutnya, ancaman terhadap negara tidak selalu berasal dari agresi militer luar negeri, tetapi juga dapat muncul melalui penyalahgunaan jabatan, teknologi intelijen, dan instrumen keamanan negara.

Heri menegaskan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kewenangan Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka unsur dugaan tindak pidana makar perlu didalami sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya pengusutan secara menyeluruh, termasuk mengungkap pihak yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, hingga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga mampu mengungkap keseluruhan rantai komando berdasarkan bukti yang sah.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa dugaan tindakan tersebut berpotensi berdampak terhadap tiga aspek ketahanan nasional, yakni ketahanan politik, keamanan, dan ideologi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pemerintahan yang sah serta penghormatan terhadap mekanisme konstitusional menjadi hal penting dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.

Sementara itu, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Proses pengusutan diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.