NTP Jawa Timur Capai 123,63, Tertinggi di Pulau Jawa dan Jadi Sinyal Positif Kesejahteraan Petani

Suarabersama– Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur mencapai 123,63 pada Oktober 2026, meningkat 2,12 persen dibandingkan September 2026 yang berada di angka 121,07. Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan NTP tertinggi di Pulau Jawa sekaligus menunjukkan perkembangan positif daya tukar hasil pertanian terhadap kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi petani.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik peningkatan tersebut. Menurutnya, capaian NTP menjadi indikator positif bagi perekonomian sektor pertanian, terutama dalam memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi para petani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan NTP Jawa Timur didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,49 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun produksi.

Dalam perbandingan lima provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur menempati posisi pertama dengan NTP 123,63, disusul Jawa Tengah sebesar 122,82, Jawa Barat 121,91, Banten 114,42, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 114,33.

Penguatan tersebut juga didukung oleh sejumlah subsektor pertanian, yakni tanaman perkebunan rakyat yang meningkat 6,82 persen, hortikultura sebesar 5,03 persen, dan tanaman pangan sebesar 1,98 persen.

Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas harus diikuti dengan perbaikan kualitas hasil pertanian, efisiensi usaha, serta perluasan akses pasar agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus mendorong mekanisasi, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta akses terhadap sarana produksi dan pembiayaan.

Selain itu, pengembangan hilirisasi dan kemitraan usaha menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.