ESDM Pastikan Taman Nasional Ujung Kulon Tak Masuk Wilayah Tambang

Bagikan
ESDM Pastikan Taman Nasional Ujung Kulon Tak Masuk Wilayah Tambang

Pandeglang, suarabersama.com – Penetapan sebagian kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai perhatian publik. Namun, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten memastikan kawasan konservasi tersebut tidak akan menjadi lokasi kegiatan pertambangan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menegaskan, aturan tata ruang daerah tidak memungkinkan aktivitas pertambangan dilakukan di kawasan TNUK, baik di wilayah darat maupun laut yang termasuk kawasan konservasi.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Dalam regulasi itu, kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

“Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan,” tegas Ari kepada detikcom, Rabu (18/11/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Karena itu, pemanfaatan ruang di kawasan tersebut harus mengikuti ketentuan perlindungan wilayah konservasi.

Sorotan terhadap kawasan ini muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada 12 Februari 2026.

Keputusan tersebut menetapkan tiga kategori wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai WUP.

ESDM: Penetapan WUP Bukan Izin Menambang

Kementerian ESDM turut memberikan penjelasan mengenai penetapan wilayah tersebut. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan, kawasan TNUK tidak dimasukkan sebagai wilayah pertambangan dalam keputusan menteri tersebut. Penetapan hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitarnya.

Menurut Dwi, proses pengusulan wilayah perairan itu telah berlangsung sejak 2013. Saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten.

Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengajukan wilayah perairan yang dimaksud melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Selanjutnya, usulan itu dimasukkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan tersebut kemudian kembali dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Dwi menjelaskan, keputusan menteri yang diterbitkan pada Februari 2026 pada dasarnya kembali menetapkan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi.

Ia menerangkan, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Meski demikian, Dwi menekankan bahwa penetapan WUP tidak serta-merta memberikan hak kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan. WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin operasional tambang.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Dwi menambahkan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah membedakan penetapan wilayah yang berpotensi menjadi area usaha pertambangan dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas tambang. Meski begitu, kejelasan batas wilayah dan kepatuhan terhadap aturan konservasi tetap menjadi hal penting untuk memastikan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. (kls)

Lebih banyak dari SOSBUD

Tanggapan

0

Tulis tanggapan

Email tidak ditampilkan. Redaksi meninjau setiap tanggapan sebelum terbit.

Berapa 2 + 4?

Hitung jawaban ini agar tanggapan tidak dianggap spam.

Belum ada tanggapan. Jadilah yang pertama menulis.